BUKITTINGGI, HARIANHALUAN.ID — Sekretaris Jenderal (Sekjend) DPP GMNI Periode 2025–2028, Patra Dewa, didampingi dua pengurus DPP GMNI, Dede Kurnia Esysa dan Pandu Putra Utama, menggelar konsolidasi bersama jajaran DPD dan DPC GMNI se-Sumatera Barat di Bukittinggi, Rabu (11/2/2026).
Pertemuan tersebut menjadi momentum penegasan arah perjuangan organisasi sekaligus penguatan barisan kader di Ranah Minang.
Kegiatan itu turut dihadiri Ketua DPD GMNI Sumbar beserta sejumlah Ketua DPC, di antaranya DPC GMNI Pasaman, Padang, dan Bukittinggi. Konsolidasi berlangsung hangat namun sarat penegasan sikap organisasi.
Dalam arahannya, Sekjend Patra Dewa menegaskan bahwa GMNI sebagai organisasi kader berbasis Marhaenisme harus tetap kokoh menjaga ideologi dan independensinya di tengah dinamika politik nasional.
“GMNI tidak boleh kehilangan jati diri. Kita lahir dari rahim perjuangan Marhaenisme, membela kaum tertindas, dan itu harus diwujudkan dalam praktik sosial kemasyarakatan,” tegas Patra.
Ia mengingatkan, GMNI yang berdiri pada 23 Maret 1954 di Surabaya merupakan hasil fusi tiga organisasi mahasiswa: Gerakan Mahasiswa Marhaen, Gerakan Mahasiswa Merdeka, dan Gerakan Mahasiswa Demokrat Indonesia. Sejak awal, GMNI dibentuk sebagai organisasi kader ekstra-universiter yang independen.
Menurutnya, perjalanan panjang GMNI telah melintasi berbagai rezim politik dengan dinamika pasang surut. Namun semangat perjuangan untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tetap menjadi napas utama organisasi.
“Sebagai pejuang-pemikir dan pemikir-pejuang, kader GMNI harus mampu hadir menjawab tantangan zaman, memberi solusi konkret bagi rakyat,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Patra juga menegaskan bahwa GMNI tidak berafiliasi atau menjadi underbow partai politik manapun. Penegasan ini dinilai penting untuk meluruskan persepsi yang berkembang di masyarakat.
Ketua DPC GMNI Pasaman, Andan Hasayangan Hasibuan, menyampaikan bahwa isu GMNI sebagai sayap partai politik tertentu kerap menjadi kendala dalam proses rekrutmen kader di Sumbar.
“Rumor itu sudah lama berkembang dan sering menyulitkan kami dalam kaderisasi. Padahal sesuai AD/ART, GMNI independen dan tidak berafiliasi politik,” tegas Andan.
Hal senada disampaikan Ketua DPC GMNI Padang, Angga, dan Ketua DPC GMNI Bukittinggi, Yudhi. Mereka menilai konsolidasi ini menjadi ruang klarifikasi sekaligus penguatan soliditas organisasi pasca rekonsiliasi nasional di Denpasar, Bali, Desember 2025 lalu.
Sementara itu, Pengurus DPD GMNI Sumbar, Muhammad Yusra dan Fikri, menyambut positif kunjungan Sekjend DPP ke Ranah Minang. Mereka menilai kehadiran pimpinan pusat memberi energi baru bagi penguatan organisasi di daerah.
“Ini bukan sekadar silaturahmi, tetapi momentum konsolidasi untuk memastikan GMNI Sumbar bergerak lebih terarah dan solid ke depan,” ujar Yusra.
Selain agenda konsolidasi, kunjungan DPP GMNI ke Sumbar juga dirangkaikan dengan kegiatan sosial pasca bencana di Kota Padang. Bersama DPD dan DPC, GMNI menggelar pemeriksaan kesehatan gratis serta kegiatan trauma healing bagi anak-anak di hunian sementara.
Langkah tersebut menjadi wujud konkret implementasi Marhaenisme dalam kerja-kerja sosial di tengah masyarakat terdampak bencana.
Ke depan, para Ketua DPC di Sumbar menyatakan fokus pada penguatan kaderisasi dan advokasi terhadap kaum Marhaen. Mereka juga mengungkapkan rencana kaderisasi lintas provinsi pada April 2026 di Pasaman.
Tak hanya itu, Sumatera Barat juga diproyeksikan menjadi tuan rumah Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) GMNI tahun 2027 mendatang, sebagaimana amanat Kongres XXII GMNI di Bandung, Juni 2025.
Konsolidasi di Bukittinggi pun ditutup dengan komitmen bersama menjaga marwah organisasi. GMNI Sumbar menegaskan tidak ingin lagi diintervensi ataupun diklaim berada di bawah kepentingan politik tertentu.
“GMNI adalah rumah juang para Marhaenis. Bukan alat politik dan bukan milik individu. Kami merdeka dalam berpikir dan bertindak demi terwujudnya sosialisme Indonesia,” tegas para pimpinan DPD dan DPC di hadapan Sekjend DPP GMNI.
Dengan semangat konsolidasi tersebut, GMNI Sumbar menatap agenda perjuangan ke depan dengan tekad memperkuat ideologi, kaderisasi, dan keberpihakan nyata kepada rakyat kecil
