PADANG, HARIANHALUAN.ID — Tren perlambatan ekonomi Sumatera Barat (Sumbar) dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya sejumlah persoalan mendasar yang masih belum terselesaikan. Salah satunya, kenaikan output yang belum diiringi lonjakan produktivitas yang kuat.
Ekonom senior, Prof. Syafruddin Karimi mengatakan, agenda utama ekonomi daerah saat ini bukan lagi sekadar mengejar angka pertumbuhan, melainkan memperbaiki Produktivitas Faktor Total (Total Factor Productivity/TFP). “Tanpa lompatan TFP, kita bisa terus menciptakan pekerjaan, tetapi sulit menaikkan pendapatan riil secara cepat dan tahan guncangan,” ujarnya kepada Haluan, Rabu (11/2).
Guru Besar Ekonomi Pembangunan Universitas Andalas (Unand) tersebut menjelaskan, TFP adalah kemampuan ekonomi menghasilkan output lebih besar dari kombinasi modal dan tenaga kerja yang sama. Di sinilah letak tantangan Sumbar, di mana pertumbuhan masih terjadi, tetapi efisiensi dan inovasi belum menjadi motor utama.
Struktur pasar kerja menjadi cermin persoalan tersebut. Data menunjukkan 35,62 persen pekerja Sumbar masih berada di sektor pertanian (Agustus 2025), disusul perdagangan 17,62 persen serta akomodasi dan makan minum 8,85 persen. Sementara industri pengolahan hanya menyerap 7,90 persen tenaga kerja, bahkan turun dari 8,91 persen pada 2024. “Transformasi struktural kita berjalan lambat. Idealnya, tenaga kerja berpindah ke sektor yang lebih produktif. Tapi yang terjadi justru sebaliknya,” katanya.
Kondisi itu diperparah dengan kualitas jam kerja yang melemah. Porsi pekerja tidak penuh mencapai 36,86 persen, sementara pekerja penuh (≥35 jam per minggu) turun menjadi 63,14 persen.
Komposisi tersebut menciptakan ekonomi yang rentan. Ketika harga pangan naik, akses jalan terganggu, atau permintaan melemah, pendapatan rumah tangga cepat tertekan karena bergantung pada sektor dengan penghasilan fluktuatif.
“Jika tenaga kerja terkunci di sektor berproduktivitas rendah, pertumbuhan akan bertumpu pada ekspansi ekstensif menambah jam kerja atau jumlah tenaga kerja, bukan pada efisiensi dan inovasi,” tuturnya.
Di lain pihak, Sumbar juga menghadapi faktor eksternal yang memperumit situasi. Bencana alam seperti galodo, banjir, dan longsor merusak aset produktif, memutus konektivitas, serta menaikkan biaya distribusi.
Dalam struktur ekonomi yang didominasi pertanian dan perdagangan, gangguan logistik cepat berubah menjadi tekanan harga dan penurunan daya beli. “Literatur ekonomi makro menunjukkan bencana menekan output melalui kerusakan modal dan perlambatan investasi. Jadi, agenda produktivitas harus menyatu dengan agenda ketahanan bencana,” katanya.
Di tengah tantangan tersebut, indikator kesejahteraan memberi ruang optimisme. Tingkat kemiskinan Sumbar turun menjadi 5,35 persen pada Maret 2025, dengan jumlah penduduk miskin sekitar 312,35 ribu orang. Gini Ratio juga berada di angka 0,282, sedikit membaik dibanding September 2024.
Namun Syafruddin mengingatkan, tanpa kenaikan produktivitas yang signifikan, capaian itu bisa mudah tergerus. “Ketimpangan masih naik, porsi pekerja tidak penuh masih besar. Jika harga pangan bergejolak atau bencana terjadi lagi, penurunan kemiskinan bisa melambat,” katanya.
Tiga Strategi Utama
Untuk mengunci agenda TFP, Prof. Syafruddin Karimi menawarkan tiga strategi utama. Pertama, modernisasi pertanian dan hilirisasi agro. Dengan lebih dari sepertiga pekerja berada di sektor ini, kenaikan produktivitas pertanian akan berdampak langsung pada pendapatan rumah tangga. Penguatan irigasi, mekanisasi, pascapanen, cold chain, hingga pengembangan agroindustri skala kecil-menengah menjadi kunci. “Kesenjangan produktivitas pertanian adalah rem pertumbuhan. Kalau sektor ini naik kelas, dampaknya luas,” ujarnya.
Kedua, konektivitas dan logistik sebagai proyek produktivitas. Perbaikan jalan sentra produksi, jalur alternatif, dan titik rawan bencana harus menjadi prioritas belanja modal. “Infrastruktur menurunkan biaya transaksi, memperluas pasar, dan mempercepat investasi,” katanya.
Ketiga, upgrade UMKM dan pasar kerja menuju kerja produktif. Tingginya pekerja tidak penuh menandakan banyak usaha beroperasi di bawah kapasitas. Dorongan formalisasi bertahap, akses modal kerja, pendampingan manajemen, serta pengadaan pemerintah yang menyerap produk lokal menjadi langkah strategis. “Ekonomi informal memang menciptakan banyak pekerjaan, tetapi tanpa peningkatan skala dan kepastian pasar, produktivitas rata-rata sulit naik,” ujarnya.
Menurutnya, TFP bukan sekadar istilah teknokratik. Ia adalah pembeda antara pertumbuhan yang rapuh dan pertumbuhan yang tahan guncangan. “Sumbar punya modal sosial, basis pangan, dan potensi wisata. Tinggal bagaimana strategi diarahkan. Jadikan pertanian mesin produktivitas, logistik sebagai pengurang biaya, dan UMKM sebagai penggerak nilai tambah,” katanya.
Jika agenda itu dijalankan secara konsisten, ia optimistis pertumbuhan Sumbar pada 2026 dan seterusnya akan lebih stabil, inklusif, dan kuat menghadapi risiko bencana. Karena pada akhirnya, ekonomi bukan hanya tentang bergerak, melainkan tentang bagaimana bergerak lebih efisien, lebih bernilai, dan lebih tahan terhadap badai. (*)
