PADANG, HARIANHALUAN.ID — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Sumbar pada 2025 berada pada angka 3,37 persen, atau lebih rendah dari pertumbuhan pada 2024 yang tercatat sebesar 4,37 persen. Dosen UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Mohammad Aliman Shahmi memandang penurunan ini bukan hanya sekadar fluktuasi biasa.
“Menilai ekonomi dari satu angka pertumbuhan adalah cara paling mudah dan sering kali paling menyesatkan. Penurunan satu poin persentase dalam ekonomi makro regional bukan hal ringan. Itu sinyal hilangnya momentum,” ujarnya kepada Haluan, Rabu (11/2).
Menurut peneliti Heezba Networks itu, persoalannya bukan semata pada angka yang lebih rendah, melainkan pada arah dan fondasi pertumbuhan itu sendiri. Ia mengingatkan, jika tolok ukur keberhasilan hanya sebatas “tidak minus”, maka secara implisit standar pembangunan sedang diturunkan. “Kalau kita merasa cukup hanya karena tidak kontraksi, berarti ambisi pertumbuhan ikut menyusut,” ujarnya.
Menanggapi data BPS, ia menyoroti melemahnya tiga mesin utama ekonomi daerah, yaitu konsumsi, investasi, dan sektor produktif. Konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari separuh PDRB Sumbar hanya tumbuh sekitar 1,65 persen. Dalam struktur ekonomi berbasis konsumsi, angka ini dinilai belum cukup kuat mendorong ekspansi. “Daya beli yang tertahan membatasi permintaan domestik. Ini membuat pertumbuhan kehilangan tenaga,” katanya.
Lebih jauh, investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tercatat terkontraksi sekitar 1,83 persen. Dalam teori pertumbuhan, kondisi ini menunjukkan perlambatan capital deepening, atau penambahan modal per tenaga kerja yang menjadi kunci kenaikan produktivitas jangka panjang. “Tanpa investasi yang meningkat, kita berisiko terjebak pada pertumbuhan ekstensif—sekadar membesar secara nominal tanpa peningkatan produktivitas yang berarti,” ujarnya.
Selain itu, kontraksi sektor konstruksi sebesar minus 1,40 persen turut memperkuat indikasi pelemahan struktural. Padahal sektor ini memiliki efek pengganda tinggi terhadap lapangan kerja dan aktivitas ekonomi lainnya. “Pertumbuhan tanpa ekspansi investasi dan konstruksi adalah pertumbuhan yang miskin fondasi,” ujar Aliman.
Data BPS juga mencatat ekspor tumbuh sekitar 17 persen. Namun ia mengingatkan bahwa impor yang melonjak hingga sekitar 34 persen menjadi faktor pengurang dalam perhitungan PDRB. “Sebagian dorongan ekspor tidak sepenuhnya menjadi nilai tambah domestik karena ketergantungan pada input impor. Ini persoalan klasik daerah berbasis komoditas,” ujarnya.
Ia menilai transformasi struktural Sumbar berjalan lambat. Ekonomi masih dominan di sektor hulu berbasis komoditas primer, sementara hilirisasi dan industri pengolahan bernilai tambah tinggi belum optimal. “Selama hilirisasi belum kuat, pertumbuhan akan fluktuatif dan sangat rentan terhadap siklus harga global,” katanya.
Aliman juga mencermati pola belanja pemerintah daerah (pemda) yang terkontraksi secara tahunan sekitar 2,13 persen, namun melonjak tajam pada triwulan akhir tahun. “Pola seperti ini menunjukkan pertumbuhan yang sensitif terhadap realisasi anggaran. Fiskal seharusnya menjadi katalis, bukan motor utama,” ujarnya.
Ketergantungan berlebihan pada injeksi anggaran, menurutnya, berpotensi membuat pertumbuhan kurang stabil secara struktural. Meski kritis, Aliman menegaskan koreksi arah masih sangat mungkin dilakukan. Ia mendorong pemulihan investasi difokuskan pada sektor basis seperti agro-industri, pengolahan sawit dan turunannya, serta industri pangan hortikultura.
Selain itu, hilirisasi komoditas unggulan seperti CPO, karet, dan perikanan perlu dipercepat agar ekspor tidak berhenti pada bahan mentah. Optimalisasi Pelabuhan Teluk Bayur dan perbaikan konektivitas antarwilayah juga dinilai penting untuk menekan biaya logistik. “Belanja daerah harus lebih diarahkan pada infrastruktur produktif dan penguatan UMKM ekspor agar kapasitas ekonomi lokal benar-benar meningkat,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa pertanyaan mendasar bukan lagi sekadar berapa persen ekonomi tumbuh. “Yang lebih penting adalah apakah pertumbuhan itu meningkatkan produktivitas dan kapasitas masa depan. Tanpa koreksi struktural, pertumbuhan bisa menjadi rutinitas statistik, bukan akselerasi kesejahteraan,” tuturnya. (*)
