PADANG, HARIANHALUAN.ID — Tanggal 20 Februari 2026 tepat setahun kepemimpinan Mahyeldi Ansharullah-Vasko Ruseimy sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar). Selama setahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Sumbar menunjukkan tren perlambatan. Di sisi lain, sejumlah indikator kesejahteraan sosial, seperti angka kemiskinan dan pengangguran, justru cenderung membaik.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, perekonomian Sumbar tahun 2025 tumbuh sebesar 3,37 persen, lebih rendah dibanding capaian tahun 2024 yang mengalami pertumbuhan sebesar 4,37 persen. Dengan angka pertumbuhan ini, Sumbar menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terendah kedua di Pulau Sumatera.
“Pertumbuhan ekonomi Sumbar ini dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp89,27 triliun dan atas harga konstan 2010 mencapai Rp51,85 triliun,” kata Kepala BPS Sumbar, Nurul Hasanudin, beberapa waktu yang lalu.
Perlambatan ekonomi ini berbanding terbalik dengan angka kemiskinan Sumbar. BPS mencatat, angka kemiskinan Sumbar pada 2025 sebesar 5,31 persen, turun dibandingkan 2024 yang tercatat sebesar 5,42 persen. Secara jumlah, penduduk miskin berkurang dari sekitar 315 ribu jiwa pada 2024 menjadi 312,30 ribu jiwa pada 2025.
Perbaikan tingkat kemiskinan ini terjadi bersamaan dengan meningkatnya garis kemiskinan. Pada 2025, garis kemiskinan Sumbar tercatat sebesar Rp776.517 per kapita per bulan, atau naik sekitar 6,40 persen dibandingkan periode sebelumnya. Kenaikan ini terutama dipengaruhi oleh meningkatnya harga komoditas makanan, yang selama ini menjadi komponen terbesar dalam pembentukan garis kemiskinan.
Di lain pihak, BPS juga mencatat, pada 2025 jumlah penduduk yang bekerja di Sumbar mencapai 3,07 juta orang, dengan tren penyerapan tenaga kerja yang masih berlanjut. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat menurun dari sekitar 5,69 persen pada 2024 menjadi 5,52 persen pada 2025.
Sementara itu, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sumbar yang diukur oleh Gini Ratio pada September 2025 tercatat sebesar 0,280. Angka ini turun jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2025 yang sebesar 0,282. Sementara jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2024 (0,287), tercatat penurunan sebesar 0,007 poin.
Pakar Ekonomi Universitas Andalas (Unand), Endrizal Ridwan mengatakan, data BPS tersebut adanya kejanggalan dalam struktur ekonomi daerah. “Kita melihat sebuah anomali. Orang yang bekerja memang lebih banyak, pengangguran turun, pemerataan relatif baik, tetapi produksi justru melemah sehingga pertumbuhan ekonomi ikut turun. Ini mengindikasikan kualitas pekerjaan kita bergeser dari sektor formal ke informal dengan produktivitas yang lebih rendah,” ujarnya kepada Haluan, Kamis (19/2).
Menurut Endrizal, jika dikaitkan dengan tagline “Gerak Cepat” yang diusung pasangan Mahyeldi-Vasko, dampak substantif terhadap ekonomi makro belum terlihat nyata. “Kalau ‘Gercep’ hanya sebatas percepatan administrasi atau serapan anggaran, itu belum cukup. Yang dibutuhkan adalah perubahan struktur ekonomi yang nyata dan berdampak pada pertumbuhan,” katanya.
Ia menilai, penurunan pertumbuhan tidak lepas dari melemahnya Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada 2025 yang tercatat negatif. Artinya, investasi di Sumbar lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.
