SUMBAR

Safari Ramadan di Agam, Ketua DPRD Sumbar Tegaskan Komitmen Pemerataan Pendidikan

1
×

Safari Ramadan di Agam, Ketua DPRD Sumbar Tegaskan Komitmen Pemerataan Pendidikan

Sebarkan artikel ini

AGAM, HARIANHALUAN.ID- Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhidi menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam melahirkan generasi berkualitas melalui pemerataan akses pendidikan saat menggelar Safari Ramadan di Masjid Jabal Nur, Jorong Koto Gadang, Nagari Persiapan Koto Gadang, Koto Tinggi, Kecamatan Baso, Selasa (24/2/2026) malam.

Dalam kunjungan tersebut, Muhidi mengapresiasi berbagai program keagamaan yang dijalankan Masjid Jabal Nur. Masjid yang dibangun pada 2020 itu kini tidak hanya menjadi pusat ibadah, tetapi juga pusat pendidikan dan pembinaan umat.

Berbagai program unggulan telah berjalan, mulai dari pelatihan imam dan khatib untuk melahirkan generasi yang mumpuni di Nagari Koto Gadang hingga program tahfiz Al-Qur’an. Bahkan, tercatat sebanyak 10 dari 80 santri berhasil menghafal juz 30.

Muhidi mengatakan Safari Ramadan menjadi momentum mempererat silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat sekaligus menyerap aspirasi pembangunan. Menurutnya, silaturahmi menjadi kekuatan sosial untuk mendorong kemajuan daerah.

Baca Juga  HUT Ke-40, Korem 032/Wbr Sumbangkan 1.000 Kantong Darah

Ia juga memaparkan visi pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur Vasko Ruseimy, yakni “Sumbar Madani yang Berkelanjutan”, dengan fokus utama peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Menurutnya, pemerintah berkomitmen melahirkan generasi Sumatera Barat yang cerdas, berdaya saing, dan berakhlak mulia. Ia menegaskan pentingnya peran keluarga, sekolah, dan masjid dalam membentuk karakter generasi muda sesuai falsafah adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.

Muhidi mengungkapkan DPRD Sumbar tengah menyiapkan revisi Perda tentang pendidikan guna memastikan pemerataan akses pendidikan di seluruh daerah. Ia menegaskan ke depan tidak boleh ada lagi anak yang tamat SMP tidak melanjutkan ke SMA atau SMK.

Ia juga menjelaskan pembagian kewenangan pendidikan, di mana pemerintah provinsi bertanggung jawab terhadap SMA dan SMK, sementara SD, SMP, dan TK menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Baca Juga  Ketua DPRD Sumbar Muhidi Beri Bantuan untuk Korban Banjir Pariaman

Selain pendidikan, sektor UMKM juga menjadi perhatian pemerintah daerah melalui pembinaan dan penguatan pemasaran produk masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah juga tengah menangani dampak bencana banjir dan longsor yang melanda 16 kabupaten/kota dengan pendataan R3P yang telah rampung sekitar 48 hari.

Dalam Safari Ramadan tersebut, Muhidi menyalurkan bantuan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp50 juta, bantuan Bank Nagari Rp5 juta, 40 mushaf Al-Qur’an, serta sumbangan pribadi Rp1 juta.
Sementara itu, masyarakat setempat menyampaikan harapan agar pemerintah terus mendukung kegiatan kepemudaan dan pembinaan generasi muda masjid agar semakin aktif dan produktif, baik selama Ramadan maupun di luar Ramadan. (*)