PADANG, HARIANHALUAN.ID — Realisasi belanja negara Sumatera Barat hingga 31 Januari 2026 tercatat sebesar Rp3,29 triliun atau tumbuh 13,19 persen secara tahunan (year on year/yoy). Kinerja tersebut melampaui pertumbuhan pendapatan negara sebesar Rp617,32 miliar atau naik 1,58 persen (yoy), menunjukkan akselerasi belanja pemerintah di awal tahun anggaran.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Barat, Mohammad Dody Fachrudin, mengatakan kinerja awal APBN di daerah masih berada pada jalur yang selaras dengan target nasional.
“Sampai dengan akhir Januari 2026, realisasi pendapatan dan belanja negara di Sumatera Barat menunjukkan tren positif dan tetap on track sesuai target APBN. Belanja negara tumbuh cukup kuat dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga momentum pemulihan dan mendorong aktivitas ekonomi di daerah,” ujarnya, Selasa (3/3).
Dari sisi pendapatan, sambungnya, realisasi Rp617,32 miliar setara 6,4 persen dari target tahunan Rp9,65 triliun. Penerimaan perpajakan masih menjadi penopang utama dengan kontribusi 77,34 persen atau Rp477,46 miliar. Pajak dalam negeri neto tercatat Rp299,63 miliar, dengan sektor perdagangan sebagai penyumbang terbesar mencapai Rp88,74 miliar.
Sementara itu, penerimaan perpajakan luar negeri mencapai Rp177,84 miliar atau 13,12 persen dari target, yang didominasi Bea Keluar sebesar Rp177,18 miliar.
Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi Rp139,86 miliar atau 7,36 persen dari target, didorong kinerja Badan Layanan Umum (BLU) yang tumbuh 29,72 persen (yoy).
Pada sisi belanja, dari total Rp3,29 triliun yang telah disalurkan, komponen terbesar berasal dari Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp2,87 triliun atau 16,9 persen dari pagu.
Dana Alokasi Umum (DAU) mendominasi TKD dengan realisasi Rp1,96 triliun. Sementara itu, DAK Nonfisik telah tersalurkan Rp904,18 miliar, terutama untuk pembayaran Tunjangan Profesi Guru.
Belanja Pemerintah Pusat tercatat Rp416,74 miliar atau tumbuh 16,43 persen (yoy), yang didominasi belanja pegawai sebesar Rp329,38 miliar.
Namun hingga akhir Januari, belanja bantuan sosial, DAK Fisik, Dana Desa, dan Dana Insentif Fiskal masih dalam tahap persiapan administratif dan belum direalisasikan.
Dody mengatakan, percepatan penyaluran tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas.
“Belanja negara, baik melalui kementerian/lembaga maupun transfer ke daerah, diarahkan untuk memperkuat layanan publik, mendukung sektor pendidikan dan kesehatan, serta menjaga daya beli masyarakat. Kami memastikan setiap rupiah dibelanjakan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan,” katanya.
Dari sisi makro ekonomi, ujar Dody, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada triwulan IV-2025 tercatat 1,69 persen (yoy), dengan pertumbuhan kumulatif tahun 2025 sebesar 3,37 persen, masih di bawah capaian nasional.
“Inflasi Januari 2026 tercatat 3,92 persen (yoy), lebih tinggi dibanding nasional, meski secara bulanan terjadi deflasi 1,15 persen,” ucapnya.
Ia menyebut, pemerintah mengarahkan kebijakan fiskal 2026 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik, ketahanan pangan dan energi, serta pemberdayaan ekonomi rakyat. (*)
