SOLOK, HARIANHALUAN.ID — Pemerintah Kabupaten Solok menghadapi tantangan dalam memastikan berbagai program strategis nasional dapat berjalan optimal di daerah. Keterbatasan ruang fiskal dan tingginya target capaian kinerja menjadi persoalan yang harus diantisipasi melalui koordinasi dan penguatan kinerja perangkat daerah.
Hal tersebut menjadi fokus dalam Rapat Kebijakan Program Strategis Nasional di Lingkup Pemerintah Kabupaten Solok yang digelar di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Solok, Senin (9/3). Rapat dipimpin langsung Bupati Solok, Jon Firman Pandu, didampingi Wakil Bupati, Candra serta Sekretaris Daerah (Sekda), Medison.
Pertemuan tersebut juga dihadiri para asisten, staf ahli bupati, serta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok. Forum ini menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan komitmen perangkat daerah dalam mendukung pelaksanaan program strategis nasional di daerah.
Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, Medison, dalam laporannya menyampaikan bahwa pemerintah daerah menargetkan capaian kinerja program strategis nasional berada pada angka di atas 90 sesuai indikator yang ditetapkan pemerintah pusat. Target tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah mengingat banyaknya indikator yang harus dipenuhi.
Menurutnya, pada tahun 2026 terdapat sedikitnya 67 indikator yang memerlukan intervensi dan dukungan penganggaran khusus dari pemerintah daerah. “Untuk memastikan pencapaian target tersebut, pemerintah daerah telah membentuk tim pengawalan yang melibatkan Inspektorat Daerah dan Barenlitbang,” katanya.
Selain persoalan capaian indikator, pemerintah daerah juga dihadapkan pada keterbatasan ruang fiskal dalam pelaksanaan program pembangunan. Sekda menyebutkan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp144 miliar telah dilaporkan penggunaannya kepada DPRD Kabupaten Solok.
Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, mitigasi bencana, peningkatan pelayanan publik, serta pemulihan sosial ekonomi masyarakat. “Setelah memperhitungkan berbagai kewajiban belanja daerah, ruang fiskal diperkirakan hanya berada pada kisaran Rp70 hingga Rp80 miliar,” ujarnya.
Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan anggaran secara lebih efektif agar program prioritas tetap dapat berjalan. Pemerintah daerah juga harus memastikan program strategis nasional yang masuk ke daerah dapat dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan.
Dalam arahannya, Bupati Solok Jon Firman Pandu menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah harus fokus pada percepatan pelaksanaan program strategis nasional yang menjadi prioritas pembangunan pemerintah.
Ia menyampaikan bahwa Kabupaten Solok termasuk daerah yang beruntung karena mendapatkan sejumlah program strategis nasional, salah satunya pembangunan Sekolah Rakyat yang diharapkan mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
