JAKARTA, HARIANHALUAN.ID — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memperkirakan, lebih dari 14 ribu jemaah umrah asal Indonesia masih berpotensi tertahan di Arab Saudi menyusul eskalasi konflik di kawasan Asia Barat yang berdampak pada aktivitas penerbangan internasional.
Menteri Haji dan Umrah (Menhaj), Mochamad Irfan Yusuf mengatakan, konflik yang memanas sejak akhir Februari telah memicu penutupan sejumlah ruang udara di kawasan Timur Tengah dan mengganggu penerbangan internasional, terutama yang menggunakan jalur transit.
Berdasarkan data pemerintah, hingga 11 Maret 2026 masih terdapat puluhan ribu jemaah umrah Indonesia yang berada di Arab Saudi. Sebagian di antaranya berpotensi mengalami keterlambatan kepulangan akibat gangguan penerbangan.
“Adapun data yang kami terima, jemaah umrah yang masih di Saudi per 11 Maret ada 50.374 orang. Sedangkan yang kemungkinan stranded atau tertahan ada sebanyak 14.115 orang, dengan jumlah PPIU sebanyak 1.239 orang. Kami sudah memanggil semua PPIU yang terkait dengan ini,” kata Irfan dalam Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI, Jakarta, Rabu (11/3).
Ia menuturkan, penutupan ruang udara tersebut telah mengganggu keberangkatan maupun kepulangan jemaah umrah yang menggunakan skema penerbangan transit melalui negara-negara di kawasan tersebut.
“Dampak langsung yang telah terjadi adalah gangguan pada proses keberangkatan dan kepulangan jemaah umrah, khususnya bagi jemaah yang menggunakan penerbangan transit,” ujarnya.
Ia menambahkan, Kemenhaj melalui Kantor Urusan Haji (KUH) di Jeddah bersama perwakilan Indonesia di Arab Saudi juga telah menurunkan tim untuk memantau situasi di bandara serta membantu proses pemulangan jemaah.
Tim tersebut ditempatkan di sejumlah terminal di Bandara Jeddah dan Madinah untuk berkoordinasi dengan maskapai penerbangan, memastikan ketersediaan konsumsi bagi jemaah yang menunggu penerbangan, serta mempercepat proses administrasi perjalanan.
Selain itu, pemerintah juga membantu perpanjangan masa berlaku visa bagi jemaah yang masa izinnya hampir habis agar tidak tercatat melanggar aturan imigrasi Arab Saudi. “Berdasarkan hasil pengawasan di lapangan, hingga 9 Maret 2026 telah dipulangkan sebanyak 20.581 jemaah umrah,” ucapnya.
Di sisi lain, ia juga mengimbau agar calon jemaah umrah yang belum berangkat mempertimbangkan untuk menunda perjalanan hingga kondisi keamanan kawasan kembali kondusif. “Kemenhaj terus mengimbau agar PPIU dan jemaah umrah yang belum berangkat dapat menunda untuk sementara keberangkatannya hingga suasana kondusif. Pertimbangan kami adalah untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan jemaah,” katanya.
Kawal Pemulangan Jemaah
Sebelumnya diberitakan, Kemenhaj terus melakukan pemantauan dan koordinasi terkait kepulangan sejumlah jemaah umrah Indonesia yang mengalami penjadwalan ulang penerbangan di Arab Saudi. Melalui KUH di Jeddah, pemerintah memfasilitasi komunikasi dan koordinasi dengan pihak maskapai, penyelenggara perjalanan, serta otoritas terkait guna membantu kelancaran proses kepulangan jemaah.
Staf Teknis Urusan Haji Jeddah, M. Ilham Effendy mengatakan tim di lapangan terus melakukan pemantauan serta menjembatani komunikasi antara jemaah, maskapai, dan penyelenggara perjalanan.
“Tim di lapangan terus melakukan koordinasi dengan maskapai, penyelenggara perjalanan, serta pihak terkait untuk membantu memastikan proses pemulangan jemaah dapat berjalan sesuai jadwal penerbangan yang tersedia,” ujar Ilham.
Tim di lapangan juga memfasilitasi komunikasi bagi lima jemaah umrah mandiri yang terdampak pembatalan penerbangan rute Madinah–Mumbai. Saat ini proses pengurusan refund tiket serta penjadwalan penerbangan pengganti sedang dilakukan oleh pihak maskapai dengan jadwal keberangkatan menggunakan Saudia Airlines pada 15 Maret 2026.
Dalam periode pemantauan yang sama, KJRI Jeddah juga memonitor kepulangan 2.062 jemaah umrah Indonesia, sehingga total kepulangan jemaah mencapai 19.509 orang sejak 28 Februari hingga 8 Maret 2026. Pada 8 Maret tercatat 434 jemaah baru tiba di Arab Saudi dari Indonesia. Ilham menegaskan bahwa tim akan terus melakukan pemantauan serta koordinasi dengan pihak terkait guna memastikan proses perjalanan jemaah dapat berjalan dengan baik. “Koordinasi dan pemantauan akan terus kami lakukan bersama pihak terkait agar proses kepulangan jemaah dapat berjalan lancar sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya. (*)
