JAKARTA, HARIANHALUAN.ID — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni, menegaskan bahwa pemerintah harus memastikan seluruh tahapan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 berjalan optimal dengan mengedepankan keselamatan jamaah.
Menurutnya, sejumlah aspek teknis penyelenggaraan haji sejauh ini menunjukkan perkembangan yang positif. Namun, pemerintah tetap perlu mewaspadai berbagai dinamika global yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan ibadah haji, terutama situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Lisda menilai penyelenggaraan haji tidak hanya dipengaruhi oleh kesiapan teknis di dalam negeri, tetapi juga kondisi keamanan internasional yang dapat berdampak langsung terhadap mobilitas jamaah.
“Kita harus menyadari bahwa kondisi global, terutama eskalasi konflik di Timur Tengah, bisa berdampak pada berbagai aspek penyelenggaraan haji, termasuk jalur penerbangan dan keamanan perjalanan jamaah. Karena itu mitigasi risiko harus disiapkan sejak dini,” ujar Lisda dalam rapat kerja antara pemerintah dan Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Sabtu (14/3/2026).
Dalam rapat tersebut, pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia memaparkan sejumlah skenario yang disiapkan untuk pelaksanaan haji Indonesia tahun 2026 sebagai langkah antisipasi terhadap dinamika keamanan di kawasan Timur Tengah.
Lisda mengungkapkan, setidaknya terdapat tiga skenario yang dibahas terkait penyelenggaraan haji Indonesia tahun depan.
Skenario pertama adalah keberangkatan jamaah tetap dilaksanakan sesuai rencana, namun dengan kemungkinan pengalihan rute penerbangan ke jalur yang dinilai lebih aman apabila situasi keamanan di wilayah tertentu tidak memungkinkan dilalui. Skenario kedua adalah kemungkinan Indonesia mengambil keputusan untuk menunda atau bahkan membatalkan keberangkatan jamaah haji meskipun pemerintah Arab Saudi tetap membuka pelaksanaan ibadah haji.
“Jika Indonesia harus mengambil keputusan untuk tidak memberangkatkan jamaah demi alasan keselamatan, maka pemerintah harus memastikan bahwa biaya haji jamaah tidak hangus dan tetap terlindungi,” kata Lisda.
Sementara itu, skenario ketiga merupakan kondisi terburuk yang juga harus diantisipasi, yakni apabila pemerintah Arab Saudi memutuskan menutup penyelenggaraan ibadah haji karena situasi tertentu.
“Jika sampai terjadi penutupan haji oleh Arab Saudi, maka prioritas utama kita adalah memastikan dana jamaah tetap aman dan bisa dikembalikan secara utuh. Transparansi pengelolaan dana jamaah menjadi hal yang sangat penting dalam situasi seperti itu,” ucapnya lagi.
