HARIANHALUAN.ID — Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumatra Barat (Sumbar) mencatat hingga paruh pertama Tahun 2022, realisasi belanja daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar baru mencapai 25,60 persen.
Ini berarti, seperti tahun-tahun sebelumnya, Pemprov Sumbar kembali harus bekerja keras mengejar capaian belanja daerah pada paruh kedua 2022 dan bukan tidak mungkin kembali mepet-mepet di akhir tahun.
Kepala BPKAD Sumbar, Dellyarti mengatakan, masih rendahnya realisasi belanja daerah pada semester I 2022 tak terlepas dari masih belum maksimalnya pencapaian belanja modal. Termasuk Belanja Tak Terduga (BTT) yang juga nyaris tak bergerak.
Berdasarkan data BPKAD Sumbar hingga semester I 2022, realisasi belanja daerah Pemprov Sumbar baru mencapai Rp1,60 triliun atau sekitar 25,60 persen dari total anggaran Rp6,23 triliun.
BTT tercatat sebagai belanja dengan tingkat realisasi terendah, yakni hanya sebesar Rp117,10 miliar atau 0,40 persen dari total anggaran Rp29,58 miliar. Selanjutnya ada belanja modal yang baru membukukan realisasi sebesar Rp43,54 miliar atau sekitar 4,45 persen dari total anggaran Rp979,17 miliar.
Selain kedua belanja tersebut, realisasi belanja transfer juga masih terbilang rendah, yakni baru Rp185,85 miliar atau sekitar 18,13 persen dari total anggaran Rp1,02 triliun. Hanya realisasi belanja operasional yang terbilang memadai, yakni sebesar Rp1,37 triliun atau sekitar 32,54 persen dari total anggaran Rp4,20 triliun.
