HARIANHALUAN.id – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) kembali mencari solusi terhadap permasalahan tenaga honorer atau non-ASN. Kali ini, APKASI menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) di Puri Agung Hall, Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Rabu, (21/09/2022).
Ketua Umum APKASI Sutan Riska Tuanku Kerajaan mengatakan, Rakor ini lanjutan rapat teknis yang dilaksanakan pada tanggal 12 September, untuk menyamakan persepsi antara pemerintah daerah dengan Kemenpan RB dan pembiayaan pasca alih status tenaga Non ASN menjadi PPPK.
“Penghapusan tenaga non ASN ini menjadi kegelisahan bagi kawan-kawan kepala daerah dan juga tenaga honorer, terutama yang pelayanan masyarakat seperti guru, tenaga kesehatan, Pol PP, Pemadam Kebakaran, Perhubungan,” ujar Bupati Dharmasraya itu.
Selain itu, kata dia, tenaga honorer ini juga khawatir untuk mengikuti seleksi terbuka PPPK, karena harus bersaing dengan sarjana baru lulus.
“Banyak kekhawatiran mereka, karena mereka bisa kehilangan pekerjaan setelah adanya penghapus tenaga honorer ini,” ujarnya.
Sutan mengatakan, peralihan status Honorer menjadi PPPK, yang gajinya hampir sama dengan PNS, juga akan membawa konsekuensi beban anggaran bagi pemerintah daerah. Apalagi kondisi keuangan daerah yang masih belum stabil pasca Covid-19.
