HARIANHALUAN.ID – Ketua DPRD Sumatra Barat (Sumbar), Supardi mengatakan lambatnya proses pengerjaan tol Padang Pariaman ke Pekanbaru merupakan tanggungjawab Gubernur Sumatra Barat sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah ini.
“Tol itu proyek strategis nasional yang merupakan program dari Presiden. Sekarang yang jadi persoalan lambatnya pengerjaan tol adalah pembebasan lahan,” katanya, baru-baru ini di Padang.
Menurutnya, persoalan pembebasan lahan ini merupakan tanggungjawab Gubernur, sementara Bupati dan Wali Kota hanya sebagai eksekutor saja.
“Penugasan untuk pembebasan lahan itu dilakukan Gubernur, tanpa meminta persetujuan kepada DPRD. Kita DPRD hanya melakukan pengawasan terhadap langkah yang diambil Gubernur,” katanya.
Dia menegaskan, DPRD Sumbar mendorong agar proyek ini berjalan sesuai perencanaan, karena jalan tol ini vital dalam membangun perekonomian Sumatra Barat.
Menurutnya, Sumbar akan semakin ketinggalan jika pengerjaan tol ini tidak juga rampung, karena akses jalan yang lancar akan memutar roda perekonomian. Saat ini, pertumbuhan ekonomi Sumbar nomor enam dari 10 provinsi di Pulau Sumatra dan ini mengindikasikan daerah ini semakin tertinggal.
“Kita tentu mendorong agar pembangunan tol ini dapat terus dilanjutkan dan saya yakin tidak ada satupun orang Sumbar yang menolak tol. Kelemahan pemprov hanya soal komunikasi dengan masyarakat,” katanya.
