SIJUNJUNG, HARIANHALUAN.ID — Sejak tanggal 16 Februari 2023 lalu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP-SDM) Kabupaten Sijunjung melaksanakan Assessment bagi dua ribu aparatur sipil negara (ASN) daerah setempat.
Tujuan dilakukannya assessment, penilaian dan evaluasi pembelajaran adalah untuk memantau perkembangan proses pembelajaran. Mengecek pemenuhan terhadap capaian pembelajaran dan memberikan nilai atas proses dan hasil pembelajaran dari peserta itu sendiri.
Pelaksanaan Assessment di lingkup Pemkab Sijunjung tersebut dilaksanakan di dua tempat. Yakni, di ruang media center Dinas Kominfo dan ruang pertemuan BKPSDM Pemkab Sijunjung. Kegiatan ini akan berlangsung hingga 7 Maret 2023 mendatang.
Kepala BKPSDM Kabupaten Sijunjung Riky Mainaldi Neri, S.STP, M.Si, kepada Haluan, Kamis (23/2) mengatakan bahwa Assessment bagi kalangan ASN tersebut pertama kali dilaksanakan di Pemkab Sijunjung. Biasanya, Assessment tersebut dilaksanakan di luar provinsi, yakni di Pekanbaru, Provinsi Riau.
“Secara efisiensi waktu dan keuangan sangat menguntungkan dilaksanakan di Sijunjung. Biasanya, kalau di Pekanbaru-Riau, biaya peserta mencapai Rp1,7 juta/peserta dan jika dihitung dengan jumlah peserta tersebut, makan total biayanya mencapai Rp3,4 miliar. Sekarang hanya dengan biaya Rp100 juta, ada 2.000 peserta bisa ikut Assessment di Pemkab Sijunjung,” papar mantan Kadis Perkim LH tersebut.
Disebutkan Riky, kegiatan Assessment yang dilaksanakan itu berkat kerja sama atau MoU sebelumnya dengan Pemprov Jawa Barat. “Inilah salah satu bukti untungnya studi banding yang dilaksanakan Pemkab Sijunjung di dampingi Forum Pelayanan Publik (F.Yanlik) Sijunjung ke Jawa Barat sebelumnya,” ungkapnya. (Ogi)
