Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah memimpin Apel Siaga Pengendalian Karhutla Sumbar 2023 di Pantai Sago, Kabupaten Pesisir Selatan, Senin (13/3). IST
PESSEL, HARIANHALUAN.ID —Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota dan instansi terkait menyiapkan langkah-langkah dan pendanaan dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Barat (Sumbar). Pasalnya, selama ini penanganan karhutla seringkali terlambat. Padahal, dilihat dari jumlah kasus tahun lalu, Sumbar menjadi yang tertinggi di Pulau Sumatera.
Arahan tersebut ditujukan Gubernur kepada seluruh kepala daerah, Dinas Kehutanan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) se-Sumbar saat Apel Siaga Pengendalian Karhutla Sumbar 2023 di Pantai Sago, Kabupaten Pesisir Selatan, Senin (13/3).
Gubernur Mahyeldi menyampaikan, selama ini persoalan pengendalian karhutla seringkali terhambat karena disebabkan masalah klasik, yaitu tidak tersedianya anggaran. Hal itulah yang perlu disiasati sedari awal sebelum kejadian.
“Ini perlu kami ingatkan, agar operasional pengendalian karhutla tidak terabaikan karena alasan klasik seperti tidak tersedianya anggaran yang cukup. Ke depan hal yang sama jangan terulang kembali,” katanya.
Mahyeldi menjelaskan, berdasarkan hasil rapat koordinasi khusus penanggulangan karhutla pada 20 Januari 2023 lalu di Jakarta, disebutkan bahwa kasus karhutla di Sumbar selama tahun 2022 mengalami peningkatan tajam.
Berdasarkan laporan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), luas kebakaran hutan dan lahan di Sumbar selama tahun 2022 tercatat seluas 9.832 hektare. Hal tersebut menjadikan Sumbar sebagai provinsi dengan kasus tertinggi di Pulau Sumatera.
Dari data tersebut, didapati bahwa kabupaten yang mengalami karhutla terluas adalah Pesisir Selatan, Solok, Pasaman, dan Pasaman Barat.
“Sebagai bentuk kesiapsiagaan daerah, maka hari ini (kemarin, red) kami menggelar kegiatan apel siaga karhutla. Kami pastikan agar semua pemangku kepentingan paham dan bisa menyiapkan solusi,” ujar Mahyeldi.
Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa sebagaimana prediksi BMKG, tahun 2023 akan lebih kering dibandingkan tahun 2022. Sehingga diperkirakan akan terjadi peningkatan karhutla seperti tahun 2019. Penurunan potensi hujan juga akan menyebabkan peningkatan kerawanan karhutla.
“Kami minta seluruh kabupaten/kota siap siaga dan meningkatkan usahanya untuk melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan,” tutur Mahyeldi.
Terkhusus untuk Satgas Dalkarhutla Provinsi dan Brigade Dalkarhutla KPH, TNI, Polri, BPBD, Masyarakat Peduli Api (MPA), tim reaksi cepat dari perusahaan, serta pemangku kepentingan terkait lainnya, diharapkan untuk meningkatkan kewaspadaan dan saling bahu membahu dalam upaya untuk menanggulangi karhutla sesuai dengan amanat Inpres Nomor 3 Tahun 2020. (dan)
