PROBOLINGGO, HARIANHALUAN.OD — Sepuluh kepala sekolah dasar di Probolinggo sepakat untuk tidak lagi menggunakan lembar kerja siswa (LKS) dalam pembelajaran.
Pernyataan ini disampaikan oleh Rudi Suryawan, kepala SD Negeri Klenang Lor I, Probolinggo, saat ditemui pada Kamis
(30/3).
Rudi menceritakan, dia dan sembilan kepala SD lain bersepakat pascamengikuti workshop “Meningkatkan Kompetensi Literasi-Numerasi Kontekstual”. Workshop itu merupakan rangkaian program beasiswa #TerusBelajar yang diberikan oleh Kampus Pemimpin Merdeka (KPM) dan NusantaRun.
“Dengan menggunakan LKS yang hanya kumpulan soal itu dikiranya (selama ini)
kompetensi murid sudah terpenuhi. Padahal tidak seperti itu. Guru harus menciptakan kegiatan yang dapat memancing daya nalar dan kompetensi anak sehingga dapat berpikir kritis,” terang Rudi.
Kesepakatan ini sejalan dengan prinsip merdeka belajar yang telah diserukan oleh pemerintah melalui Kurikulum Merdeka. Sekolah memiliki tujuan untuk mempersiapkan anak berpikir berkelanjutan tidak hanya berprestasi sebatas capaian angka.
Rudi mengungkapkan, banyak tantangan yang dihadapinya untuk memulai langkah ini. Seperti mindset guru dan orang tua murid. Namun dia tetap teguh pada keputusan ini karena menyadari kompetensi murid Indonesia terkait literasi dan numerasi masih jauh dari harapan.
“Tantangannya adalah, guru beralasan tidak mau ribet. Orang tua murid akan mengatakan, anak-anak tidak mau belajar di rumah kalau tidak membawa LKS. Terus kalau kita menyerah bagaimana nasib anak bangsa ke depan? Sudah saatnya kita bangkit, bersama bahu-membahu,” tegas Rudi.
Rudi menjelaskan, akan melakukan pendekatan dengan guru dan orang tua. Seperti mengajak sesi belajar bersama guru dan sesi parenting dengan orang tua murid. Sejauh ini, beberapa guru di sekolahnya juga sudah mulai mengurangi penggunaan LKS dalam proses pembelajaran.
Dihubungi terpisah, Rizqy Rahmat Hani, ketua KPM, mendukung gerakan yang diinisiasi oleh sepuluh kepala sekolah tersebut. Dia mengatakan, sekolah di Indonesia sudah terlalu lama terjebak dalam miskonsepsi belajar.
“Tujuan belajar salah kaprah. Hanya untuk nilai bagus di atas kertas. Guru terus menerus menyuruh murid mengerjakan banyak soal di LKS. Dengan sudah mengerjakan dianggap sudah belajar. Sudah saatnya ada transformasi pembelajaran,” tutur Rizqy.
Dia menegaskan, murid butuh pembelajaran yang kontekstual atau dekat dengan mereka. Sehingga bisa memahami apa yang terjadi di sekitarnya dan berkontribusi menyelesaikan permasalahan yang ada.
Rizqy menerangkan, penggunaan LKS sebenarnya tidak masalah. Namun yang sering terjadi, LKS hanya berisi latihan-latihan soal tertutup. Lalu murid harus menjawab sama persis dengan kunci jawaban yang dipegang oleh guru.
Melalui program #TerusBelajar, Rizqy berharap lebih banyak lagi keputusan progresif yang diinisiasi oleh pemimpin sekolah. Termasuk keputusan untuk membuat mandiri LKS yang lebih kontekstual, memikirkan kebutuhan murid.
Dengan demikian peningkatan literasi dan numerasi murid Indonesia tidak menjadi hal yang sulit dicapai. “Setidaknya, saya berharap inisiasi ini juga muncul di Batu dan Malang, yang mana kami juga sedang mengadakan pendampingan ke sepuluh sekolah di sana,” tutup Rizqy.
Sepuluh sekolah yang menyepakati tidak menggunakan LKS lagi yakni, SDN Klenang
Lor I, SDI Nurus Syamsi, SDN Karangren II, SDN Gending II, SDN Sukapura IV, SDN Temenggungan, SDN Karanganyar I-B, SDN Mranggon Lawang II, SDN Sumbersuko, dan SDN Tambelang I. (atv/rel)
Sepuluh Sekolah Dasar di Probolinggo Sepakat, Sekolah Tanpa LKS
WhatsApp Harianhaluan.id
+ Gabung





