PADANG, HARIANHALUAN.ID — Selama beberapa tahun terakhir, luas tutupan hutan Sumatera Barat terus berkurang. Namun, di sisi lain, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) justru mengklaim bahwa kasus pembalakan liar juga terus menurun.
Berdasarkan analisis Citra Sentinel II yang dilakukan oleh tim Geographic Information System Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, Sumbar kehilangan 27.447 hektare atau 1,5 persen hutan sepanjang tahun 2022.
Padahal, jika merujuk total luasan hutan Sumbar, lebih dari separuh wilayah Sumbar merupakan kawasan hutan, dengan luas 2.286.883 hektare atau sekitar 52 persen dari total luas wilayah provinsi. Pada 2021 jumlah tersebut menyusut menjadi 41 persen atau 1.744.549 hektare, dan pada 2022 kembali berkurang sebanyak 27.447 hektare.
Berkurangnya luas tutupan hutan biasanya berbanding lurus dengan peningkatan kasus pembalakan liar. Aktivitas pembalakan liar selama ini telah menggerus tutupan hutan. Di Sumbar, seolah berbanding terbalik dengan berkurangnya luas tutupan hutan, kasus pembalakan liar justru diklaim semakin menurun dalam beberapa tahun terakhir.
Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Sumbar, Yozarwardi menyatakan, pihaknya telah menetapkan baseline tutupan hutan sebesar 15 ribu hektare per tahun. Artinya, setiap tahun diproyeksikan akan ada sekitar 15 ribu hektare luasan hutan yang hilang. Baseline sebesar 15 ribu hektare ini, menurut Yozarwardi, merupakan imbas dari pembangunan infrastuktur daerah yang terus berjalan.
“Lebih dari separuh wilayah Sumbar itu adalah hutan. Nah, di sisi lain, pembangunan daerah kan terus berjalan, apakah itu berupa jalan, jembatan, dan sebagainya. Jadi, mau tidak mau tentu akan melewati wilayah hutan juga. Contohnya seperti pembangunan jalan Alahan Panjang-Bayang. Itu pembangunannya melewati kawasan hutan lindung. Apakah itu boleh? Boleh. Karena itu kan termasuk pembangunan strategis, yang juga bagian dari langkah mitigasi bencana,” katanya, Jumat (14/4).
