PADANG, HARIANHALUAN.ID – Jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) mulai bersiap mendeteksi dan mengantisipasi terjadinya pelanggaran dan kerawanan yang berpotensi terjadi dalam setiap tahapan helatan pesta demokrasi. Bahkan pihak Polda Sumbar telah memulai komunikasi intens dengan sejumlah pihak una memetakan dan mengidentifikasi gangguan keamanan Pemilu 2024 mendatang di Sumbar.
Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono, menyebut, pihaknya telah mulai melakukan komunikasi intens dengan sejumlah pihak terkait guna memetakan dan mengidentifikasi potensi gangguan keamanan yang bisa terjadi selama pelaksanaan Pemilu 2024 sedari dini.
“Menjelang tahun politik, Polda Sumbar telah mulai menjalin komunikasi dan koordinasi dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum) maupun Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum, red). Tujuannya untuk mengantisipasi sedini mungkin segala potensi gangguan yang ada,” ujarnya saat menyambut silaturahmi jajaran Redaksi Harian Haluan di ruang kerjanya, Rabu (3/5) kemarin.
Ia menyebut, selain koordinasi dengan KPU dan Bawaslu, dirinya selalu Kapolda Sumbar juga telah beberapa kali menerima permintaan audiensi dengan hampir seluruh pimpinan seluruh partai peserta Pemilu yang ada di Sumbar di ruang kerjanya.
“Selaku Kapolda, saya sampaikan agar jangan sampai melibatkan TNI-Polri dalam kegiatan politik praktis. Sebab bagi kami, prinsip netralitas aparat TNI Polri, adalah harga mati yang tidak bisa diganggu gugat lagi,” tegasnya.
Penegasan itu pun, kata Irjen Suharyono, bahkan telah berulang kali ditegaskannya secara internal dalam berbagai kesempatan kepada seluruh Pejabat Utama (PJU), Kepala Satuan Kerja (Kasatker) dan Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) jajaran Polda Sumbar.
