PADANG PARIAMAN, HARIANHALUAN.ID – BPS Kabupaten Padang Pariaman menggelar Forum Konsultasi Publik di Kantor Wali Nagari Lareh Nan Panjang, Selasa (2/5). Kegiatan ini bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan pelaksanaan FKP-Regsosek pada masing masing Nagari di Kabupaten Padang Pariaman. Berdasarkan pada Nomor surat B-149/BPS 1306/9282/04/2023,perihal Pelaksanaan FKP-Regsosek dari BPS Kabupaten Padang Pariaman pertanggal 12 April 2023.
Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) adalah upaya pemerintah untuk membangun data kependudukan tunggal, atau satu data. Dengan menggunakan data tunggal,
Sebanyak 15 peserta hadir dalam kegiatan tersebut. Mereka terdiri dari perwakilan BPS, Fajri, Fasilitator Wali Nagari Lareh Nan Panjang Muskinta, Asst. Fasilitator 2 orang, Administrator Fasilitator,Tokoh Masyarakat , seluruh Wali Korong dan unsur kader dan penggiat ekonomi kreatif.
“Berdasarkan isi surat yang disampaikan bertujuan untuk menyediakan basis data seluruh penduduk yang terdiri atas profil,kondisi sosial,ekonomi dan tingkat kesejahteraan. Tentu dalam hal ini BPS melibatkan seluruh unsur yang terkait dalam nagari untuk bersama dalam pendataan tersebut, melalui FKP-Regsosek sebagai pendataan ulang kembali atau validasi data penduduk yang dikuatkan dalam pembagian kategori ,sangat miskin,miskin,rentan miskin dan tidak miskin,” kata Muskinta.
Wali Nagari Muskinta sebagai Fasilitator pada Forum Konsultasi Publik-Regsosek menyampaikan, dengan adanya kegiatan yang dirancang oleh BPS merupakan ide gagasan yang baik untuk pemerataan dalam tingkat kesejahteraan masyarakat. Dimana dari sisi data yang divalidasi memberikan nuansa yang sangat baik dalam bersosial dan bermasyarakat,jadi kita akan tahu mana masyarakat kita yang Sangat Miskin,Miskin,rentan Miskin dan tidak miskin. Data yang langsung divalidasi menjadi acuan kita di pemerintahan untuk menghapuskan kesenjangan sosial ekonomi yang ada ditengah masyarakat.
Dalam penyampaian Wali Nagari Lareh Nan Panjang menegaskan,agar dalam penetapan dan pengesahan berita acara nantinya diharapkan mampu memberikan hasil data yang baik dan seobjektif mungkin,agar data yang disajikan dan ditetapkan bisa dipertanggung jawabkan,mengingat data tersebut nantinya menjadi acuan data base pusat dalam hal seperti, penyaluran bantuan sosial dan lainnya.Melalui forum konsultasi Publik hari ini kita bisa mulai dari nol kembali,agar warga yang selama ini tidak merasa adil dan merata bisa juga merasakan pemerataan itu.
