SOLSEL, HARIANHALUAN.ID — Capaian kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Solok Selatan (Solsel) sudah mendekati capaian Universal Health Coverage (UHC), yakni sudah 95 persen. Tercatat capaiannya hingga saat ini sudah mencapai kurang lebih 171 ribu jiwa atau 93,91 persen dari 182 ribu jiwa jumlah penduduk Solsel.
Bupati Solsel, Khairunas mengatakan, pelayanan kesehatan sudah menjadi tugas pemerintah untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakatnya. Terlebih, jika sudah mencapai target UHC tersebut maka masyarakat tanpa terkecuali akan mendapatkan akses kesehatan yang adil.
“UHC bukanlah tujuan akhir, tapi yang lebih utama daripada itu bagaimana pemerintah betul-betul hadir dalam rangka menjamin kesehatan masyarakatnya,” katanya dalam peluncuran program Petakan, Sisir, Advokasi, dan Registrasi (PESIAR) di Aula Sarantau Sasurambi, Kamis (8/6).
Khairunas juga mengharapkan BPJS Kesehatan untuk terus meningkatkan pelayanan dan sosialisasinya kepada masyarakat, agar masyarakat menikmati layanan yang ada dan juga mengajak semua pihak yang terlibat untuk mendukung program BPJS Kesehatan tersebut. “Kepada seluruh pemangku kepentingan, saya minta untuk terus aktif mengejar target program ini,” ujarnya.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Solok, Neri Eka Putri turut mengapresiasi akan gigihnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok Selatan dalam program BPJS Kesehatan guna tercapainya target UHC.
“Saat ini, dengan UHC sudah mencapai 93,91 persen, tinggal 1,1 persen lagi mencapai 95 persen. Diperkirakan 2.000 jiwa lagi akan tercapai UHC. Butuh dukungan dari kita semua, termasuk pemerintahan nagari,” katanya.
Tercatat dari 39 nagari di Kabupaten Solok Selatan, sebanyak 18 nagari sudah UHC di mana 95 persen penduduknya sudah terfasilitasi dalam program BPJS Kesehatan. Adapun program PESIAR ini juga merupakan bentuk sinergisitas antara Pemkab Solsel dengan BPJS Kesehatan. Program PESIAR adalah kegiatan yang dilakukan dengan cara menyandingkan data kependudukan dengan data kepesertaan JKN.
Kegiatan penyisiran data tersebut melibatkan peran camat, wali nagari, dan jorong. Sehingga diperoleh bank data status dan potensi penduduk yang dapat didaftarkan ke segmentasi yang sesuai dengan kriteria. (h/mg-jum)
