PADANG, HARIANHALUAN.ID — Fraksi-Fraksi DPRD Sumbar menyorot serapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov pada APBD Tahun 2022, khususnya dinas untuk program unggulan (Progul) pertanian yang tak mencapai 95 persen. Persoalan ini diminta dievaluasi menyeluruh oleh gubernur.
Hal ini disampaikan saat rapat paripurna di DPRD Sumbar, Rabu (14/6). Rapat paripurna ini beragendakan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumbar terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PPA) Tahun 2022.
Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Sumbar, Mesra mengatakan, dari nota pengantar Ranperda PPA Tahun 2022 yang telah disampaikan gubernur, mengenai serapan anggaran fraksi ini melihat rata-rata serapan dinas di Progul pertanian tidak sampai 95 persen.
“Seperti urusan kelautan dan perikanan, urusan kehutanan dan urusan tanaman pangan hortikultura, serapan anggaran di dinas terkait tidak sampai 95 persen. Kenapa ini bisa terjadi? Kami minta tahun 2023 tidak terulang lagi. Perlu penekanan dari gubernur terhadap OPD agar realisasinya lebih serius,” katanya.
Mesra mengatakan, Fraksi Partai Gerindra meminta gubernur agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dinas atau OPD yang tidak bisa merealisasikan anggaran diatas 95 persen. Jika tak dibenahi ini berpotensi mengganggu kinerja pemerintah daerah.
Ia menerangkan, proses evaluasi bisa dilakukan dengan menerapkan Merit Sistem, dimana penempatan seseorang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi.
Sementara itu, Fraksi Partai Golkar dengan juru bicara Hardinalis Kobal menyampaikan, realisasi belanja yang telah dialokasikan kepada urusan wajib, urusan pilihan, urusan pendukung dan urusan penunjang yang dilaksanakan oleh SKPD terkait tidak mencapai 95 persen. Atas permasalahan ini Fraksi Golkar mengusulkan kepada gubernur untuk memberikan sanksi para pengelola kegiatan di lingkup SKPD terkait.
