HARIANHALUAN.ID – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumatera Barat (Sumbar) pada pekan lalu menggelar bimbingan teknis (Bimtek) Pengelolaan Rekening Dana Pemilu (RDP) dan Barang Milik Negara (BMN) Idle atau menganggur di lingkungan Bawaslu provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota se-Sumbar.
Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 14-15 Juni 2023, di Emersia Hotel dan Resort Batusangkar, dan dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu Sumbar, Alni.
Alni saat diwawancarai Haluan Senin (19/6) mengatakan, bimtek kegiatan itu diikuti oleh koordinator/kepala sekretariat, staf pengelola keuangan, dan staf BMN Bawaslu kabupaten/kota se-Sumbar.
“Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Biro Keuangan dan BMN Bawaslu RI, Kepala KPPN Padang, dan Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara,” katanya.
Alni juga menyampaikan, dalam penggunaan dana pemilu, diperlukan perencanaan dan pengelolaan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, pengelola RDP harus memahami semua peraturan dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan pengelolaan dana pemilu.
Dikatakannya, narasumber menyampaikan materi yang berhubungan dengan pengelolaan RDP dan BMN Idle. Kemudian menyampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan, mulai dari penyaluran dan penggunaan rekening dana pemilu, pengelolaan BMN Idle, dan pemanfaatan produk dalam negeri.
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang, Tisari Yona Gumila sebagai salah seorang narasumber dalam bimtek ini berharap, Bawaslu Sumbar dapat mempertahankan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2023.
Sementara itu, Kabiro Keuangan dan BMN Pakerti Luhur dalam bimtek ini melakukan diskusi dengan peserta kegiatan dari Bawaslu kabupaten/kota. Hal ini untuk menginventarisir kendala-kendala dalam pengelolaan RDP di Bawaslu kabupaten/kota se-Sumbar. Dengan adanya diskusi ini, diharapkan dapat menyelesaikan kendala-kendala tersebut.
Sementara itu, Kepala Sekretariat Bawaslu Sumbar Karnalis Kamaruddin saat menutup kegiatan bimtek memberikan arahan kepada Bawaslu kabupaten/kota untuk meningkatkan akuntabilitasnya dalam mengelola keuangan melalui RDP.
“Kami berharap dengan usainya kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman dan kesiapan dalam melaksanakan tahapan pemilu, dalam rangka menyukseskan pesta demokrasi pada tahun 2024 nanti,” ucapnya. (h/fdi)
