PADANG, HARIANHALUAN.ID — Anggota Komisi II DPRD Sumbar yang juga merupakan Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kota Payakumbuh, Nurkholis Dt Bijo Dirajo menilai, realisasi Program Unggulan (Progul) bidang pertanian Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur Audy Joinaldy, hingga saat ini masih jauh dari harapan.
Hal itu disebabkan karena strategi pengembangan sektor pertanian Sumbar masih belum terarah. Akibatnya berbagai bantuan yang diberikan pemerintah tidak tepat sasaran serta tidak sinkron dengan kebutuhan dan potensi pertanian yang ada di daerah.
“Hal itu juga ditambah dengan masih kurangnya program pemberdayaan dan pendampingan petani secara berkelanjutan. Bahkan kadang kala, para petani kita ini hanya sekadar diberikan Bimtek tanpa adanya program pendampingan,” ujarnya kepada Haluan Senin (3/7) di Padang.
Nurkholis menekankan, untuk meningkatkan kualitas SDM petani dan menciptakan perubahan besar bagi sektor pertanian, pendampingan petani perlu dilakukan secara optimal dan berkelanjutan oleh tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).
Namun sayangnya, jumlah tenaga PPL yang tersedia saat ini, masih belum mencukupi untuk meng-cover jumlah masyarakat petani Sumbar yang bahkan menurut data BPS jumlahnya mencapai 58 persen dari total jumlah masyarakat Sumbar. Persoalan lainnya, kata Nurkholis, strategi pengembangan sektor pertanian yang dilakukan Pemprov Sumbar saat ini, masih belum dilakukan dengan memperhatikan potensi pertanian yang dimiliki masing-masing daerah.
“Misalnya di Kabupaten Lima Puluh Kota di daerah Pangkalan atau Kapur IX yang telah lama dikenal sebagai daerah sentra penghasil gambir dan tanaman hutan keras lainnya. Sampai saat ini belum ada strategi yang jelas untuk mengoptimalkan potensi yang semestinya bisa dikembangkan,” ucapnya.
