PADANG, HARIANHALUAN.ID — Pemerintah Provinsi Sumatra Barat kembali menggelontorkan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk mendongkrak pengembangan wisata di sejumlah kabupaten/kota. Kolaborasi dalam berbagi anggaran ini diharapkan mampu memacu tingkat kunjungan wisata serta pendapatan daerah nantinya.
Pada awal Juni lalu, Pemprov Sumbar telah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) BKK pariwisata tersebut dengan enam kabupaten dan kota, yaitu Kabupaten Tanah Datar, Sijunjung, Pasaman, Agam, Kota Sawahlunto dan Kota Pariaman.
Sekda Provinsi Sumbar Hansastri mengatakan, kerja sama ini dalam rangka pembangunan serta pengembangan destinasi wisata di daerah.
“Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan pengembangan pembangunan kawasan wisata, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana objek wisata, serta meningkatkan kunjungan wisatawan dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan asli daerah, dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Hansastri beberapa waktu lalu.
Selain itu, kata Hansastri, Pemprov Sumbar juga bertekad agar pengembangan dan pembangunan destinasi pariwisata Sumbar melalui jaringan kerja sama antara pemerintah, swasta dan masyarakat serta pelaku industri pariwisata. “Sehingga terciptanya sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sumbar,” ujarnya lagi.
Ia menjelaskan, sejumlah kerja sama dalam pengalokasian BKK pariwisata tersebut. Mulai dari pengembangan kawasan wisata Istano Basa Pagaruyung, pengembangan destinasi kawasan wisata Kandi, Kota Sawahlunto, pembangunan Planetarium Equator Bonjol.
Selanjutnya rehabilitasi jalan muaro dan perkampungan adat di kawasan Geopark Ranah Minang Silokek, pembangunan destinasi kawasan Danau Maninjau di Nagari Lawang, serta pengembangan dan pembangunan kawasan Pulau Angso Duo, Kota Pariaman.
Hansastri berharap ke depan destinasi wisata di Sumbar semakin maju dan lebih baik lagi, sehingga dapat mendongkrak perekonomian di daerah.
Hal senada juga disampaikan oleh, Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setdaprov Sumbar, Doni Rahmat Samulo, bahwa BKK tersebut merupakan bentuk dukungan Pemprov Sumbar terhadap pengembangan pariwisata melalui skema kerja sama.
Melalui kerja sama itu dilakukan sharing anggaran masing-masing Pemprov Sumbar 40 persen atau sebanyak Rp11, 3 miliar dan kabupaten kota 60 persen.
Doni mengatakan Pemprov Sumbar akan melakukan pendampingan dan monitoring terhadap pelaksanaan dana BKK pariwsata tersebut. Sehingga, program tersebut bermanfaat bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
“Karena itu, diturunkan tim monev untuk meninjau pelaksanaan kegiatan di daerah untuk mengukur sejauh mana capaian pelaksanaan kegiatan kerja sama daerah,” ujarnya.
Selain itu, ia menambahkan, mengetahui pembangunan dan pengembangan destinasi wisata dan manfaat yang bisa dirasakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi itu sekaligus untuk mengetahui permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan kerja sama daerah yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kerja sama lainnya. (*)
