PADANG, HARIANHALUAN.ID — Usulan penambahan jumlah Rombongan Belajar (Rombel) yang diajukan Pemerintah Provinsi Sumbar (Pemprov Sumbar) kepada pemerintah pusat dinilai bukanlah solusi jangka panjang menyelesaikan polemik yang hampir selalu terjadi tiap musim ajaran baru di Sumbar. Akar persoalan dari kesulitan memasukkan anak ke sekolah impian ini, adalah ledakan populasi penduduk yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan jumlah sekolah dan daya tampung yang dimilikinya.
“Apalagi kita memang akan menghadapi bonus demografi, jumlah anak dan remaja setiap tahunnya selalu bertambah. Sementara jumlah sekolah segitu-segitu saja,” ujar Pakar Pendidikan Universitas Islam Negeri (UIN), Imam Bonjol (IB), Dr, Muhammad Kosim, MA, kepada Haluan Senin (17/7).
Kosim menyebut, di tengah segala keterbatasan yang dihadapi pemerintah seperti ini, pemerintah daerah semestinya mulai mendorong penyelenggaraan pendidikan berbiaya murah atau bahkan gratis di sekolah swasta.
Apalagi, menurut dia, di tengah kondisi perekonomian masyarakat yang semakin sulit seperti ini, sekolah negeri tetap menjadi pilihan utama dibandingkan sekolah swasta yang notabene berbiaya mahal dan tidak mampu dijangkau semua kalangan. “Namun, bagaimana caranya menghadirkan sekolah swasta berbiaya murah, sementara satu-satunya sumber pendapatan sekolah adalah dari iuran bulanan siswa,” jelas Kosim.
Ia menuturkan, kondisi kesejahteraan guru di sekolah-sekolah swasta saat ini, sesungguhnya juga masih terbilang belum layak dibandingkan dengan guru-guru yang mengajar di sekolah negeri. Atas dasar itu, menurut Kosim, sudah saatnya pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap kesejahteraan guru sekolah swasta yang pasti akan berimbas terhadap kualitas layanan pendidikan yang diberikan kepada siswa.
“Artinya, untuk menyelesaikan persoalan PPDB yang cukup kompleks ini, pemerintah mesti punya langkah konkret, salah satunya dengan meningkatkan kesejahteraan serta mendorong peningkatan kualitas sekolah swasta,” ungkap Kosim.
