PADANG, HARIANHALUAN.ID – Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sumbar, Barlius, mengakui proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di berbagai daerah menuai kritikan dan keluhan dari berbagai pihak terutama para wali murid.
Barlius menilai, polemik yang terjadi hampir setiap musim tahun ajaran baru di Sumbar ini, disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang tidak diiringi dengan pertambahan daya tampung serta jumlah sekolah negeri.
Akibatnya, para orang tua murid yang kalap dan putus asa, akhirnya mencoba mencurangi atau mengakali sistem PPDB dengan memindahkan nama anak mereka ke dalam Kartu Keluarga (KK) tetangga mereka yang bertempat tinggal di sekitaran sekolah.
“Dalam hal PPDB ini, Disdik Sumbar tidak bisa berbuat banyak. Kami hanya menjalankan aturan PPDB sistem donasi dari pemerintah pusat,” ujarnya kepada Haluan Senin (17/7).
Mantan Kalaksa BPBD Kota Padang ini menerangkan, kesulitan sebagian orang tua untuk memasukkan anaknya ke sekolah negeri, merupakan imbas dari semakin pesatnya pertumbuhan penduduk.
Sementara disisi lain, daya tampung serta jumlah sekolah negeri di seluruh daerah di Sumbar, tidak berkembang secara signifikan. Akibatnya, ada anak-anak yang kemudian tidak terakomodir dalam seleksi PPDB. “Selain mengusulkan penambahan rombongan belajar, Pemprov Sumbar juga terus mengebut pembangunan sekolah dan ruang kelas baru,” ucapnya.
