PADANG, HARIANHALUAN.ID — Terjangan bencana banjir dan longsor yang melanda berbagai wilayah Sumatra Barat beberapa waktu yang lalu, disinyalir dipicu oleh massifnya alih fungsi lahan serta penyimpangan pemanfaatan lahan dan tata ruang yang semakin tidak terkendali di berbagai daerah.
Berkurang atau beralih fungsinya kawasan hutan konservasi menjadi kawasan ekonomi, pemukiman, atau bahkan lahan pertanian dan perkebunan, telah menyebabkan menyusutnya daerah tangkapan resapan air hujan yang sangat berguna menahan dan menyerap luncuran air hujan ke dataran rendah.
Dewan Pakar Pengurus Pusat (PP) Masyarakat Konservasi Tanah dan Air Indonesia (MKTI),Prof. Dr. Bujang Rusman menilai, bencana ekologis itu disebabkan karena pemerintah hanya berorientasi ekonomi dalam berbagai kebijakan.
“Pemerintah hanya berorientasi ekonomi sesaat jangka pendek dan mengabaikan aspek keamanan ekologis, sosial dan budaya masyarakat,” ujarnya kepada Haluan Rabu (26/7) kemarin.
Bujang Risman menegaskan, isu lingkungan khususnya kerusakan ekologis, telah menjadi bahasan yang cukup serius pada helatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Kota Makasar, Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu
Pada forum itu, kata dia, pemerintah telah memprediksi bahwa di tahun 2045 mendatang akan terjadi gelombang ledakan populasi penduduk indonesia yang dikenal dengan sebutan bonus demografi.
