PADANG, HARIANHALUAN.ID — Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Andalas (UNAND) , Dr. Aidinil Zetra MA menilai, peningkatan angka kemiskinan di daerah perkotaan dan pedesaan di Sumbar merupakan akibat dari semakin melebarnya jurang ketimpangan pembangunan kawasan perkotaan dan pedesaan/nagari saat ini.
Untuk mengatasi fenomena sosial ini, Dr Aidinil meminta pemerintah daerah untuk mulai membenahi akses infrastruktur dasar daerah pedesaan yang bisa mempengaruhi jalannya roda perekonomian desa maupun kota. “Misalnya saja jembatan yang putus atau rusak atau jalan-jalan kabupaten yang saat ini saya lihat kondisi mengkhawatirkan di beberapa titik,” ujarnya kepada Haluan Minggu (6/8).
Aidinil Zetra menerangkan, kerusakan akses infrastruktur dasar akan mempengaruhi jalannya roda perekonomian masyarakat daerah secara keseluruhan. Atas dasar itu, kebijakan penanggulangan kemiskinan mesti dilakukan dengan terlebih dahulu memastikan ketersediaan akses infrastruktur yang layak.
“Misalnya di daerah pedesaan yang masyarakatnya sangat bergantung kepada sektor pertanian, saluran irigasi dan akses jalan menuju ladang atau kebun mereka, perlu terus dibenahi atau diperbaiki pemerintah,” tegasnya. Ia melanjutkan, pemerintah daerah juga perlu mendorong masyarakat untuk melakukan diversifikasi mata pencaharian. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak hanya bergantung kepada satu sumber penghasilan.
Langkah ini perlu dilakukan guna mengantisipasi terjadinya gagal panen maupun serangan hama yang sewaktu-waktu bisa langsung membuat petani gagal panen dan kembali terjebak kedalam lubang kemiskinan. “Kemudian para petani di Sumbar saat ini juga masih hanya mengandalkan pengetahuan dari nenek moyang. Pelatihan dan pendampingan bagi petani masih minim. Padahal skill mereka perlu terus di-update agar mereka punya daya saing,” ungkapnya.
Dalam upaya intervensi kemiskinan wilayah pedesaan ini, lanjut Aidinil, pemerintah daerah juga harus memastikan masyarakat miskin mendapatkan akses permodalan yang mudah dari pihak perbankan.
