SOLOK SELATAN, HARIANHALUAN.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Solok Selatan menyepakati total belanja daerah yang diusulkan senilai Rp709,554 miliar dalam Kesepakatan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.
Nilai ini mengalami penurunan sebesar 21,16 persen atau sebesar Rp190,39 miliar dari APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp899,94 miliar.
Wakil Bupati Solok Selatan, Yulian Efi mengatakan, selisih atau penurunan pengusulan belanja daerah ini terjadi karena belum adanya pendapatan lain yang bersumber dari DAK, BKK, dan insentif fiskal.
“Pada prinsip penganggaran di mana pendapatan yang belum ada kepastian penerimaan, belum bisa dihitung sebagai target pendapatan yang berakibat berkurangnya alokasi belanja dari tahun sebelumnya. Namun sebelum penetapan RAPBD Tahun Anggaran 2024, pendapatan tersebut sudah dapat kepastian dari pemerintah pusat dan langsung kita akomodir dalam pembahasan RAPBD nantinya,” ujarnya, Rabu (9/8).
Yulian Efi juga menegaskan, setelah adanya kesepakatan tersebut, KUA dan PPAS ini menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2024 secara jelas dan tepat.
Lebih lanjut Ketua DPRD Solok Selatan, Zigo Rolanda juga mengatakan, dalam penepatannya telah dilakukan pembahasan mulai dari pembahasan pendahuluan oleh komisi bersama OPD mitra kerja dan dilanjutkan dengan pembahasan serta finalisasi oleh Badan Anggaran (Banggar) bersama TAPD.
“Fokus pembahasan diarahkan pada penetapan makro ekonomi daerah, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang akan ditampung dan disepakati dalam KUA dan PPAS Tahun 2024 dengan program prioritas RPJMD, potensi dan kemampuan keuangan daerah, serta kebijakan dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Ketua DPRD Solok Selatan itu juga mengingatkan untuk mempedomani kebijakan anggaran yang telah disepakati dalam KUA dan PPAS Tahun 2024 termasuk dalam penetapan target kinerja program dan kegiatan.
Sementara itu, rincian anggaran yang disetujui yakni nilai pendapatan daerah senilai Rp675,76 miliar. Nilai ini kemudian dirincikan lagi dari pendapatan asli daerah (PAD) diproyeksikan senilai Rp77,71 miliar. Nilai ini terdiri dari pajak daerah sebesar Rp13,44 miliar, retribusi daerah Rp2,56 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp3,5 miliar, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah senilai Rp58,20 miliar.
Sedangkan dari pendapatan transfer diproyeksikan senilai Rp588,17 miliar dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp9,87 miliar.
Dari belanja daerah yang senilai Rp709,554 miliar, dibagi menjadi tiga bagian. Paling besar adalah belanja operasi senilai Rp561,73 miliar. Kemudian ada belanja modal senilai Rp54,92 miliar, belanja tak terduga Rp1 miliar, dan belanja transfer senilai Rp91,89 miliar. (*)
