PADANG, HARIANHALUAN.ID – Belum optimalnya pengelolaan aset oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) terus menjadi perhatian serius kalangan dewan. DPRD Sumbar mendorong, aset-aset yang ada tersebut dikelola secara optimal agar bisa mendatangkan pendapatan untuk daerah.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumbar, Ali Tanjung, mengatakan, Fraksi Demokrat mendukung upaya-upaya yang dilakukan Pemprov Sumbar untuk meningkatkan PAD dengan cara menyewakan, atau memanfaatkan tanah dan bangunan milik Pemprov, melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Namun demikian, Fraksi Partai Demokrat secara tegas mengingatkan dalam pelaksanaannya jangan sampai merugikan Pemprov serta melanggar aturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Disebut Ali Tanjung, hal ini disampaikan, karena selama ini pihaknya melihat masih banyak kelalaian dan pelanggaran aturan yang dilakukan oleh SKPD terkait. “Hal tersebut berakibat pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak maksimal memperoleh PAD yang seharusnya bisa didapatkan,” katanya kepada Haluan baru-baru ini di Padang.
Hal senada juga disampaikan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar, Hidayat. Ia mengatakan, kesuksesan kepala daerah bisa dilihat dari kemampuan dalam meningkatkan pendapatan daerah. Dalam hal ini, Fraksi Gerindra menilai masih banyak potensi sumber-sumber pendapatan yang belum tergali secara optimal. Gubernur sebagai kepala daerah diminta agar memiliki perhatian lebih akan hal ini. (h/len)
