PADANG, HARIANHALUAN.ID — Pakar Ekonomi dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Muhammad Syukri, SE, M.Si menilai, pengelolaan aset-aset Idle milik Pemprov Sumbar, perlu dikerjasamakan dengan pihak ketiga dengan mekanisme yang jelas serta menguntungkan bagi kedua belah pihak.
“Harus jelas sistem dan nominal pembagian hasilnya. Apakah sistem kontrak, sewa, kerja sama atau bagaimananya. Jangan sampai ada kesepakatan yang dibuat abu-abu atau tidak jelas,” ujarnya kepada Haluan Selasa (22/8).
Alumni Jurusan Ekonomi Islam UIN Imam Bonjol ini menjelaskan, selama ini Pemprov Sumbar memang telah menyewakan sejumlah aset iddle kepada pihak ketiga atau swasta.
Namun agar tidak terjadi persoalan di kemudian hari, dalam klausul perjanjian kerja sama hendaknya dijelaskan siapa yang akan bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan perawatan dan pemeliharaan berkala.
“Jadi, jangan sampai biaya sewanya besar, namun nyatanya biaya perawatan aset masih tetap dibebankan kepada penyewa. Jika seperti ini pihak ketiga atau swasta pasti akan berpikir dua kali untuk menyewa aset milik provinsi,” jelasnya.
Dikatakannya, Pemprov Sumbar sebenarnya memiliki sejumlah aset Iddle tidak bergerak seperti tanah dan gedung yang semestinya bisa memberikan keuntungan setiap bulan atau tahun bagi kas daerah jika disewakan kepada pihak ketiga.
Atas dasar itu, Pemprov melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) seharusnya sudah memegang daftar aset-aset potensial yang memungkinkan untuk dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
“Pemprov juga perlu menggencarkan upaya menggaet pihak ketiga yang bisa dan sanggup untuk mengelola aset-aset yang menganggur. Singkatnya, Pemprov mesti lebih aktif lagi dalam upaya mengejar kerjasama pengelolaan aset ,” ucapnya.
Selain disewakan kepada pihak ketiga, lanjut Syukri, aset-aset yang menganggur, semestinya juga bisa dimanfaatkan oleh pemerintah Kelurahan atau Nagari tempat dimana aset itu berada.
Namun sebaiknya, pemanfaatan aset-aset tersebut, seharusnya tetap harus bermuara kepada upaya pemerintah atau negara dalam menyejahterakan masyarakat serta menjawab tantangan pada hari ini.
“Misalnya, saat ini tingkat pengangguran Sumbar masih tinggi. Sementara ada tanah milik Pemprov yang tidur atau tidak produktif. Saya kira pemerintah mesti memikirkan bagaimana caranya agar tanah tersebut bisa dikelola oleh masyarakat atau Nagari agar tetap produktif,” pungkasnya. (h/fzi)
