PARIWISATA

Menakar Arah Pengembangan Desa Wisata

1
×

Menakar Arah Pengembangan Desa Wisata

Sebarkan artikel ini
Atraksi paralayang di Desa Wisata Lawang yang berhasil meraih penghargaan ADWI kategori 1 kategori homestay dan toilet umum. IST

PADANG, HARIANHALUAN.ID – Pertumbuhan desa wisata di Sumatra Barat yang memiliki potensi yang cukup besar, memerlukan program pengembangan yang lebih terarah kedepannya, terutama dalam menyasar wisatawan yang lebih luas.

Pakar Pariwisata Politeknik Negeri Padang (PNP), Novi Yarnita mengapresiasi penuh seluruh pengelola desa wisata Sumbar yang telah dinyatakan sebagai pemenang dan peraih nominasi pada ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2023.

Novi menilai, raihan prestasi tersebut tidak terlepas dari kerja keras dan kerja bersama yang dilakukan oleh seluruh unsur Pariwisata Sumatra Barat. Prestasi itu hendaknya membawa semangat baru bagi seluruh pihak untuk terus berbenah.

Baca Juga  Dinas Pariwisata Sumbar Sosialisasikan Perda Ekonomi Kreatif

“Prestasi Sumbar di ADWI lalu harus menjadi motivasi bagi seluruh pemangku kepentingan pariwisata untuk berbenah dan memperbaiki diri,” ujarnya kepada Haluan Jumat (1/9).

Ia menekankan,  Dinas Pariwisata Provinsi, Kabupaten Kota maupun Pemerintah Nagari di seluruh  desa wisata yang ada di Sumbar, tidak boleh berhenti memberikan support dan dukungan bagi para pengelola desa wisata.

Namun Support itu, lanjutnya mesti diikuti dengan langkah-langkah dan program strategis guna menyelesaikan sejumlah persoalan yang masih membayangi kerja-kerja pengelolaan desa wisata Sumbar.

“Aspek yang perlu dibenahi adalah dari segi inovasi produk ekonomi kreatif, meningkatkan fasilitas sarana prasarana desa wisata sekaligus dengan perawatan dan pemeliharaan secara berkala,” tegasnya.

Baca Juga  Disebut Politisi Kemarin Sore Hingga Dituduh Korupsi Al-Quran, Vasko Ruseimy Bilang Begini

Selain support dalam bentuk moril dan materil, menurut Novi, pemerintah daerah setempat, terutama jajaran Dinas Pariwisata, juga tidak boleh abai dalam upaya pengawasan dan monitoring pengelolaan desa wisata yang berjalan.

Sebab menurut dia, tanpa adanya sistem kontrol yang baik dan benar-benar berjalan, pengelolaan berbasis masyarakat yang dilakukan, bisa saja  akan lepas kendali dan tidak terkontrol.

“Fungsi kontrol bisa dilakukan dengan mengunjungi desa wisata secara berkala serta melakukan audiensi secara berkelanjutan bersama  dengan para pengelola desa wisata maupun aparatur pemerintah nagari terkait,” ujarnya. (h/fzi)