PADANG, HARIANHALUAN.ID — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) resmi menurunkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari yang semula sebesar Rp6,4 triliun menjadi Rp6,1 triliun. Penurunan yang tercatat sebesar Rp304 miliar itu dilakukan guna menutupi defisit anggaran yang terjadi akibat rendahnya realisasi PAD Sumbar.
Berdasarkan data yang dilansir dari laman dashboard.sumbarprov.go.id, hingga 12 September 2023, realisasi PAD Sumbar baru tercapai Rp3,6 triliun atau sekitar 56,66 dari target awal sebesar Rp6,4 triliun. Dari data tersebut, juga terlihat sumber PAD Sumbar terbesar masih berasal dari pajak daerah, yakni sebesar Rp1,2 triliun. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi sebesar Rp534 miliar.
Sementara dari sisi Retribusi Daerah, realisasi baru mencapai Rp8,8 miliar, di mana Retibusi Jasa Usaha menjadi penyumbang sebesar dengan realisasi sebesar Rp5,9 miliar. Kemudian, ada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp108 miliar. Sedangkan sisanya berasal dari realisasi Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp237 miliar.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar, Medi Iswandi menyebutkan, awalnya DPRD Sumbar tidak menyetujui penurunan target yang diusulkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbar, yang menilai target awal PAD tersebut kelewat tinggi.
“Awalnya kan Bapenda ingin menurunkan sampai Rp100 miliar lebih. Namun tidak diizinkan oleh DPRD. Jadi kami kemudian mendorong bagaimana mereka melakukan inovasi-inovasi dan upaya-upaya bagaimana target itu tercapai. Salah satunya yang dilakukan Bapenda saat ini lewat Program 5 Untung. Jadi memang seharusnya tidak diturunkan,” katanya kepada Haluan, Selasa (12/9).
Di sisi lain, untuk menutupi defisit APBD sebesar Rp350 miliar, Pemprov Sumbar juga melakukan sejumlah realokasi anggaran. Medi mengaku, pada awalnya memang sempat ada kekhawatiran sejumlah program di Organisasi Perangkat Daerah “dicoret” guna menutupi defisit.
