PADANG,HALUAN— Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatra Barat. Medi Iswandi memastikan rasionalisasi anggaran sekitar Rp623 Milliar yang diberlakukan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkungan Pemprov Sumbar sejak pertengahan Agustus lalu, tidak akan menggangu jalannya program dan kegiatan yang akan berdampak langsung terhadap realisasi Program Unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur.
“Bappeda Sumbar berupaya agar program dan kegiatan yang berhubung dengan program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur tidak dipindahkan anggarannya,” ujarnya kepada Haluan Kamis (28/9) kemarin.
Medi Iswandi mengatakan, rasionalisasi anggaran suatu kegiatan dan program, akan dilakukan berdasarkan hasil audit dan evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. RI.
Lembaga pemerintah yang bertugas mengawasi keuangan dan pembangunan di daerah ini, jelas Medi, akan mereview serta mengevaluasi program-program kegiatan yang dinilai tidak relevan dan berdampak langsung terhadap realisasi Progul maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Namun perubahan itu baru bisa dilakukan jika anggaran perubahan yang diajukan di setujui Kementerian Dalam Negeri. Prosesnya, pada hari Jumat ini akan dilakukan rapat Paripurna DPRD. Setelah itu baru masuk tahapan evaluasi Kemendagri,” jelas dia.
