HARIANHALUAN.ID — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok gelar Konsultasi Publik I Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok 2026-2045 di Ruang Pertemuan Solok Nan Indah pada Selasa (3/10).
Ketua Pelaksana yang juga Kepala Dinas Lingkungan Asnur menyebutkan bahwa dasar pelaksanaan kegiatan tersebut yakni UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, PP No. 46 Tahun 2016 tentang tata cara penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang tata cara penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan RPJMD, dan Keputusan Bupati Solok No. 440-180-2023 tentang pembentukan kelompok kerja penyusunan KLHS RPJPD Tahun 2026-2045.
“Tujuan dari Kegiatan ini adalah untuk mengidentifikasi dan merumuskan isu pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Solok,” kata Asnur.
Sasaran yang akan dicapai dari pelaksanaan ini ialah terjalinnya dan terhimpunnya saran, pendapat dan tanggapan dari masyarakat serta pemangku kepentingan yang akan digunakan untuk Penyusunan KLHS RPJPD Kabupaten Solok.
Peserta kegiatan tersebut terdiri dari OPD dan Camat se-Kabupaten Solok, anggota Pokja Penyusunan KLHS RPJPD Kabupaten Solok, instansi vertikal di Kabupaten Solok, Akademisi, pelaku usaha, perkumpulan profesi dan filantropi di Kabupaten Solok yang berjumlah kurang lebih sebanyak 70 orang.
Bupati Solok, Epyardi Asda yang diwakili oleh Asisten II Deni Prihatni, dalam arahannya menyampaikan, bahwa KLHS merupakan salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah.
”Tahapan Pertama pembentukan Tim Pokja Penyusunan KLHS RPJPD Kab. Solok telah disusun melalui Keputusan Bupati Solok No. 440-280-2023 dengan melibatkan berbagai unsur yang terdiri dari OPD Teknis terkait dan Tim Ahli Akademik dari Perguruan Tinggi,” ujar Deni Prihatni.
Tahapan Kedua yaitu pengkajian pembangunan berkelanjutan melalui identifikasi pengumpulan dan analisis data capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan pada setiap perangkat daerah terkait.
“Konsultasi Publik I ini merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan Tahapan Kedua yang kegiatan ini bertujuan untuk menyaring dan menghimpun saran, pendapat dan tanggapan dari masyarakat serta pemangku kepentingan dalam rangka mengidentifikasi dan merumuskan isu pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Solok,” tutur Deni Prihatni.
Pihaknya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi aktif dari seluruh peserta Konsultasi Publik I Penyusunan KLHS RPJPD Kabupaten Solok Tahun 2026-2045.
Hadir pada acara tersebut, Kepala Bapelitbang Selaku Ketua Pokja Penyusunan KLHS RPJPD, Desmalia Ramadhani, Ketua Tim Tenaga Ahli KLHS RPJPD Kabupaten Solok dari Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Andalas, Dr. Mahdi, Perwakilan OPD se-Kabupaten Solok, Camat dan Wali Nagari se-Kabupaten Solok. (*)
