PADANG, HARIANHALUAN.ID — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Barat mendesak pemerintah untuk segera menetapkan status tanggap darurat bencana kabut asap dampak Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang terjadi di sejumlah titik di pulau Sumatera.
Desakan itu mengemuka usai ditemukannya 23.538 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) dan terjangkitnya 1.521 orang balita di sejumlah daerah di Sumbar oleh penyakit radang paru atau Pneumonia yang diduga dipicu oleh paparan kabut asap berbahaya dampak Karhutla.
Kepala Departemen Advokasi dan Lingkungan Hidup Walhi Sumbar, Tommy Adam, mengatakan, Pemprov Sumbar sudah semestinya menetapkan status tanggap darurat bencana kabut asap sebagaimana langkah yang telah diambil oleh pemerintah di sejumlah provinsi tetangga.
“Beberapa daerah terdampak kabut asap telah menaikkan status tanggap darurat kabut asap. Sementara di Sumbar sampai saat ini kebijakan yang mengarah ke sana belum terlihat sama sekali,” ujarnya kepada Haluan Rabu (11/10).
Menurut Tommy Adam, penetapan status tanggap darurat bencana kabut asap penting dilakukan agar pemerintah daerah bisa segera mengambil langkah strategis dan taktis dalam upaya melindungi kesehatan warga negara.
Apalagi, data terbaru dari Dinas Kesehatan Sumatra Barat, telah menunjukkan terjadinya lonjakan pasien ISPA dan Pneumonia sejak beberapa waktu belakangan. Kondisi ini semestinya direspon pemerintah daerah dengan sense of crisis maksimal.
Ia menegaskan, pemerintah di seluruh Kabupaten dan Kota di Sumbar, seharusnya segera bergerak cepat untuk melakukan pendataan dan identifikasi terhadap masyarakat yang telah terindikasi terjangkit ISPA. “Apalagi kasus ISPA sudah melonjak, sementara langkah pemerintah masih berupa himbauan-himbauan semata. Aktivitas belajar dan mengajar di sekolah pun , belum diliburkan dan masih berjalan normal,” ucapnya.
Padahal, menurut Tomi, penurunan kualitas udara ini mesti direspon pemerintah dengan melakukan mitigasi pencegahan dampak buruk kabut asap terhadap kesehatan warga negara.
langkah-langkah preventif itu pun perlu diikuti dengan kebijakan alokasi penganggaran yang mungkin bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terpaksa harus dirumahkan sementara akibat terjadinya kabut asap yang berpotensi mengancam keselamatan dan nyawa masyarakat.
“Kebutuhan masyarakat yang terpaksa dirumahkan seperti susu, telur dan makanan perlu dipenuhi oleh pemerintah untuk mencegah dampak buruk kabut asap bagi kesehatan masyarakat,” tegasnya.
Namun sayangnya, sampai sejauh ini belum ada tanda-tanda pemerintah daerah akan mengambil kebijakan itu. Padahal data Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) per hari telah menunjukkan bahwa kualitas udara sudah berada di atas ambang normal.
“Monitoring data ISPU perhari PM 2,5 tidak pernah berada dibawah angka 80. pasti selalu berada di atas 80. Dalam artian, kualitas udara saat ini sudah berada di tahap membahayakan bagi kalangan rentan dan anak-anak,” jelasnya.
Ia juga menilai, langkah pembagian masker yang telah mulai dilakukan oleh pemerintah di sejumlah daerah, sebaiknya tidak hanya menyasar para pengendara yang melintas di jalan raya saja. Lebih dari itu, masker hendaknya dibagi-bagikan langsung secara Door to Door ke rumah warga yang membutuhkan.
“Kita sangat berharap pemerintah melakukan langkah-langkah sebagaimana yang pernah dilakukan ketika Pandemi Covid-19 lalu. Masyarakat perlu diberikan alat-alat yang bisa mereduksi kualitas udara seperti Air Purifier yang sangat dibutuhkan masyarakat di situasi genting seperti saat ini,” tegasnya.
lebih lanjut, Walhi menilai bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di berbagai daerah saat ini, terjadi lantaran adanya aktivitas pembukaan lahan perkebunan sawit baru di sejumlah daerah gambut rawan Karhutla seperti di Pesisir Selatan, Pasaman, dan Dharmasraya.
“Karhutla terjadi karena adanya alih fungsi kawasan gambut menjadi perkebunan sawit, Data citra satelit menunjukkan hal ini memang benar-benar terjadi. Pemerintah mesti segera menyikapi hal ini agar Karhutla tidak terus-terusan terjadi,” ungkapnya.
Sekitar PLTU Perlu Perhatian Lebih
Tommy Adam menyampaikan, kesehatan masyarakat yang bermukim di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), fasilitas stockpile Batubara serta daerah pertambangan lainnya di Sumbar , juga mesti diperhatikan oleh pemerintah daerah.
Sebab faktanya, selain harus menghirup jerebu asap tebal sejak beberapa waktu belakangan, mereka bahkan juga telah terpapar oleh partikel debu batu bara PLTU setiap harinya.
“Mereka ini lebih rentan dan beresiko terjangkit ISPA. Namun masyarakat yang bermukim di sekitar daerah-daerah industri selama ini belum terperhatikan. Kasus seperti ini sedang diadvokasi Walhi Sumbar di Kota Padang dengan PT EMI sebagai terpadu,” ucapnya.
Menurut Tommy Adam, Walhi Sumbar saat ini sedang mengadvokasi kasus pencemaran udara yang berasal dari stockpile batubara milik PT EMI yang beroperasi di i Kelurahan Parak Laweh, Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang.
Dijelaskannya, masyarakat di daerah itu tidak hanya harus menghidup jerebu asap dampak Karhutla, namun setiap harinya, lingkungan ruang hidup mereka telah tercemar oleh debu dan air larian yang berasal dari Stockpile batubara milik PT EMI,
“Meski DLH Kota Padang telah melakukan pengecekan, namun sampai hari ini masyarakat di sana masih menghirup debu. akibatnya di daerah tersebut masyarakat sudah banyak yang sudah terjangkit ISPA,” kata dia.
Berdasarkan pemetaan lokasi, menurut Tomi Adam, lokasi stockpile sangat berdekatan dengan aktivitas masyarakat. Bahkan lokasi itu hanya berjarak beberapa puluh meter saja dari pemukiman masyarakat. “Anehnya izin lingkungan berupa SPPL tetap dikeluarkan pemerintah. Masyarakat sangat berharap agar pemerintah daerah bisa segera menuntaskan keluhan mereka ini. Sebab setiap helaan nafas yang mereka hirup sekarang adalah penyakit,” pungkas dia. (h/fzi)
