HARIANHALUAN.ID – Kepolisian resor (Polres) Pariaman menggelar simulasi sistem pengamanan kota (Sispamkota) dalam rangka kesiapan pengamanan Pemilu 2024. Kegiatan ini berlangsung di lapangan samping GOR Rawang dengan menghadirkan sekitar 400 personel gabungan dari kepolisian, satuan polisi pamong praja (Satpol PP) beserta damkar.
“Kita lakukan simulasi dengan melibatkan kurang lebih 400 personel gabungan dari kepolisian, Satpol PP dan Damkar. Simulasi ini terkait dengan antisipasi pemilu khususnya di TPS apabila ada aksi atau sekelompok orang yang tidak puas dengan pelaksanaan pemilu,” ujar Kapolres Kota Pariaman AKBP Abdul Aziz, Jumat (13/10).
Seperti yang dijelaskannya, kegiatan ini dimulai dari simulasi pemungutan suara di TPS. Sebuah tenda berukuran sedang dengan beberapa meja dan kotak suara sudah tersusun rapi layaknya tempat pemungutan suara sungguhan.
Di sana sudah berdiri sejumlah panitia pemungutan suara (PPS), kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) serta orang-orang yang memainkan peran sebagai pemilih. Mulanya, kegiatan berlangsung cukup tenang dan lancar sampai proses perhitungan suara dimulai.
Namun, setelah perhitungan suara dilakukan, terlihat beberapa pihak yang tidak menyetujui hasilnya. Mereka kemudian melakukan protes, mengumpulkan massa asi dan menuntut bertemu ketua KPU.
Sayangnya, pertemuan yang dilakukan dengan pengawalan pihak kepolisian tidak memberikan hasil yang baik dan berujung ricuh. Di sana, terlihat tugas kepolisian yang berusaha mengamankan peserta demo.
Tidak tanggung-tanggung, pihak kepolisian juga mendatangkan satu unit water cannon untuk meredam aksi kekerasan dan mengamankan demonstrasi yang sudah sangat ricuh.
Dalam penyampaiannya, Abdul Aziz mengatakan, tujuan utama dari simulasi Sispamkota ini adalah untuk memberi pelatihan terhadap para anggotanya apabila kericuhan seperti demikian terjadi saat pelaksanaan pemilu.
“Tujuan utamanya memberikan pengamanan pada saat kampanye, pencoblosan dan penghitungan suara. Kita usahakan semuanya aman terkendali. Namun, sebelum kita bilang aman, ya kita simulasikan dulu agar anggota kita terlatih apabila di kemudian hari ada prediksi yang seperti ini,” ungkapnya.
Menurutnya, serangan protes dari masyarakat rawan terjadi di TPS dan kantor KPU. Untuk menghindari aksi tersebut, Abdul Aziz mengatakan pihaknya akan terus memberi edukasi dan pendekatan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama serta pimpinan partai politik.
“Bisa terjadi di TPS, bisa juga di KPU pada saat perhitungan suara. Kita tetap melakukan edukasi, pendekatan terhadap tokoh masyarakat, tokoh agama termasuk ketua-ketua partai,” ujarnya.
Lebih lanjut, Abdul Aziz berharap dengan dilaksanakannya simulasi ini, pihak KPU, Bawaslu dan kepolisian paham tentang tata cara pengamanan situasi tak terduga tersebut. “Apabila terjadi informasi ketidakpuasan dari masyarakat mohon segera melapor ke kepolisian. Begitu juga untuk petugas yang jaga di TPS, apabila ada oknum yang ingin mengacaukan suasana, maka langsung segera melapor, agar kemudian kami dari polres bisa segera ke TKP,” pungkasnya. (*)
