PADANG, HARIANHALUAN.ID – Politik dinasti adalah suatu realita politik yang pada hari ini terjadi dan menggurita di berbagai pentas politik kekuasaan baik skala lokal maupun nasional di tanah air. Realitas politik nan berpotensi membahayakan kualitas demokrasi ini, juga mulai muncul di Sumatra Barat (Sumbar) sejak beberapa dekade terakhir di level eksekutif maupun legislatif di tingkat daerah.
Catatan Haluan seperti di Kabupaten Solok Selatan, jabatan Bupati dan Ketua DPRD dipegang oleh ayah dan anak yang berhasil menang secara meyakinkan lewat jalur konstitusional Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) serentak beberapa waktu lalu.
“Faktanya, balantika perpolitikan Sumatra Barat di beberapa daerah pun sampai saat ini memang masih dikuasi dan didominasi oleh sejumlah trah dari kalangan keluarga politisi tertentu,” ujar Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, kepada Haluan Selasa (17/10).
Arfifki mengatakan, politik dinasti adalah sampah demokrasi yang membuat politik menjadi semacam barang mewah nan dikuasai segelintir orang kaya. Padahal semestinya, demokrasi harus memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk dipilih dan memilih.
“Ini terjadi karena elit politik berpikir bahwa aspirasi politik masyarakat hanya bisa disampaikan jika anggota keluarga mereka berhasil terpilih dan berkuasa,” katanya.
Sesat pikir ini ditambah lagi dengan anggapan mayoritas masyarakat yang menilai bahwa faktor kekuatan uang dan modal finansial, adalah penentu utama kemenangan politik. Akibatnya, kapasitas dan kompetensi diri kandidat yang diusung, kerap kali diabaikan atau bahkan dilupakan sama sekali.
