PADANG, HARIANHALUAN.ID – Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumatera Barat akan segera melakukan investigasi dan klarifikasi terhadap sejumlah perusahaan pakan unggas multinasional besar di Sumatera Barat (Sumbar) yang diduga telah melakukan kecurangan bisnis yang merugikan para peternak ayam pedaging di sejumlah daerah.
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumbar, Sukarli, mengatakan, para peternak ayam broiler yang tergabung dalam Asosiasi Peternak Close House Daerah (Apchada) Sumbar, merasa dirugikan dengan pola kerja sama yang mereka lakukan dengan sejumlah perusahaan pakan unggas.
“Peternak ayam Broiler merasa tidak mendapatkan keuntungan maksimal bahkan rugi. Dari laporan yang mereka sampaikan, kerugian ini karena mereka tidak mendapatkan bibit dan pakan berkualitas baik dari perusahaan atau pabrik,” ujarnya.
Sukarli menyebut, pihaknya akan segera melakukan kroscek informasi ini, sembari melakukan uji laboratorium terhadap kualitas pakan ternak yang diduga peternak tidak mengandung gizi dan protein sebagaimana mestinya.
“Kami juga akan melakukan konfirmasi kepada beberapa perusahan inti yang ada di Sumbar dalam waktu dekat terkait informasi dari asosiasi. Kemudian kita juga akan mempertemukan pihak perusahaan dengan pelaku usaha sehingga Dinas bisa menjembatani,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumbar, juga akan membentuk tim khusus untuk menyikapi aduan yang disampaikan peternak. Tim ini bersama Tim Pengawas dan Penelitian Ternak (Waslitnak), juga akan menelusuri laporan dugaan peternak yang menyebutkan bahwa perusahaan inti juga memiliki kandang yang diduga ikut mempengaruhi stabilitas harga di pasaran.
“Kita akan lihat dulu, kalau memang betul nanti akan kita lihat regulasinya. Apakah perusahaan dimungkinkan punya kandang atau seperti apa. Kalaupun dibolehkan berapa kapasitasnya,” ungkapnya.
Namun yang jelas, sebut Sukarli, penundaan waktu panen oleh perusahaan, diduga karena mereka lebih memprioritaskan penjualan unggas yang ada di kandang inti. Kondisi ini membuat pengusaha merasa dirugikan karena waktu panen ikut tertunda.
“Karena itu kami akan bentuk tim. Tim pertama dari pengawas bibit ternak yang akan memantau terkait produksi DOC dan kedua kita juga akan bekerjasama dengan Unand untuk melakukan pengujian kualitas pakan dan bibit,” jelasnya.
Sebelumnya, sejumlah peternak yang tergabung dalam Asosiasi Peternak Close House Daerah (Apchada) Sumbar mendatangi Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Sumbar Senin (30/10). Mereka menduga telah terjadi kecurangan dan permainan harga yang dilakukan perusahaan mitra.
Ketua Umum APCHADA Sumbar, Marlis, mengatakan, pola kerja sama kemitraan peternak dengan sejumlah perusahaan pakan unggas multinasional di Sumbar perlu dievaluasi lantaran dalam praktiknya berbagai kecurangan ini telah menimbulkan kerugian bagi peternak.
“Perusahaan sengaja memperlambat waktu panen supaya pakan mereka cepat habis. Jadi ini merupakan suatu strategi bagi perusahaan, dimana pada intinya mereka tidak ingin mitra kerjanya tidak banyak untung, “ ucap Marlis.
Selain penundaan waktu panen, sebut Marlis, perusahaan diduga tidak mendistribusikan pakan dengan kualitas bagus, akibatnya, pertumbuhan ayam dan waktu panen menjadi molor dan menyebabkan biaya produksi peternak membengkak
“Atas dasar itulah berdirinya Asosiasi ini guna mencari solusi atas permasalahan – permasalahan yang dihadapi peternak ayam tersebut.Kita berharap dalam hal ini bidang peternakan untuk dapat membantu mensupervisi dan mengecek kualitas dari DOC pakan ternak tersebut supaya kita mendapat hasil yang lebih maksimal, ” tegasnya.
Marlis mengatakan, dalam asosiasi ini ada tergabung 213 anggota pengusaha peternak closed house yang tersebar di Sumbar. Sejak beberapa bulan terakhir bisnis mereka selalu merugi dan tidak tahu lagi harus mengadu kemana
Ia menjelaskan, rata-rata keluhan dari teman-teman yang tergabung di asosiasi mulai dari DOC yang rendah yang tidak layak dipelihara. Kualitas pakan yang tidak sesuai standar, serta sikap perusahaan yang selalu terkesan menunda waktu panen.
“Kami meminta bantuan dan solusi dari dinas peternakan, secara bisnis kami bermitra dengan mereka. Kami mengadu sebagai rakyat Sumbar tolong difasilitasi kami agar bisa bertemu dengan mitra ini. Kami juga meminta kewenangan kepada dinas, stop buka kandang baru, kandang open dan upgrade kandang closed house,” pungkasnya. (h/fzi)
