PADANG, HARIANHALUAN.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2024, untuk DPR RI sebanyak 9.917 calon dan untuk DPD RI sebanyak 668 calon. Pengumuman disampaikan melalui Konferensi Pers Penetapan DCT DPR RI dan DPD RI Pemilu 2024 di Media Centre KPU, Jumat (3/11) kemarin.
Dari sembilan ribuan itu, tak hanya petahana yang kembali mengambil posisi untuk kembali maju dan bertarung, namun ada pendatang baru yang mencoba peruntungan. Lalu, bagaimana peluang para pendatang baru ini untuk bisa melenggang ke kursi legislatif? Bagaimana pula dengan petahana, apakah akan menjadi penjegal atau pendatang baru ini hanya akan menjadi peramai saja di Pemilu 2024 nanti?
Melihat fenomena ini, Pengamat Politik dari Universitas Andalas (Unand), Prof Asrinaldi, menyebut, dalam Pemilu dan proses demokrasi, petahana maupun pendatang baru sebenarnya sama-sama memiliki peluang dipilih oleh masyarakat. Petahana maupun yang baru baik pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), DPR RI, ataupun Calon Presiden (Capres) sama-sama punya peluang.
Dikatakannya, yang menjadi persoalan dalam Pemilu itu sendiri, baik bagi petahana maupun pendatang baru adalah basis pendukungnya. Sebenarnya itu bisa dilihat melalui, apakah mereka memiliki basis pendukung atau tidak. “Jika para calon tersebut maju hanya untuk sekadar meramaikan Pemilu saja, dalam artian mereka tidak menghitung terlebih dahulu bahwa mereka sudah memiliki pendukung atau tidak, maka menurut saya hal tersebut adalah perbuatan yang mubazir, akan sia-sia saja nantinya,” ujarnya kepada Haluan Minggu (5/11) di Padang.
Pendatang baru dalam legislatif, kaya Asrinaldi, selain memiliki basis pendukung juga harus disertai wawasan terlebih dahulu. Bagaimanapun, yang akan dilawan oleh pendatang baru adalah petahana.
“Dilihat dari pengalaman, tentu petahana memiliki kekuatan lebih. Karena sebelumnya mereka sudah membangun jaringan, membangun kepercayaan masyarakat, memiliki nilai bersama, dan komitmen yang sudah lama mereka jalankan,” kata Asrinaldi.
Menurutnya, pendatang baru yang akan merintis karir di legislatif selalu memiliki peluang, tentu dengan cara memiliki strategi yang bagus dan paham terhadap lawan. “Yang baru mulai merintis, peluang itu tetap ada sepanjang ia bisa memahami bagaimana lawan yang akan dihadapi terutama dalam melawan Petahana. “Kalau itu bisa dipahami dengan baik, bisa menyusun strategi untuk bisa bersaing dan menumbuhkan daya saing, tentu peluangnya terbuka lebar untuk Pemilu 2024 nanti,” ujarnya.
Asrinaldi mengatakan, pendatang baru bisa mulai mengatur strategi dengan cara membangun jaringan berdasarkan basis suaranya. Perolehan suara bukan dilihat dari kualitas pemilihnya, namun seberapa banyak yang memilih. Saat suara ini terpolarisasi, ada atau tidak dia punya pendukung loyalis yang memang maksimal mendukung dan memberikan suara kepada calon pendatang baru ini. “Misalnya, saya dari nagari A, nagari A ini paling tidak solid 30 atau 40 persen kepada saya suaranya, yang lain itu melengkapi dan menutupi kekurangan saja,” tuturnya.
Ia menekankan kepada pendatang baru agar memperjelas segmentasi terlebih dahulu sebelum memulai. “Jika dari awal suara pemilihnya tidak jelas, saya rasa itu akan sulit. Strategi pertama itu, ya, perjelas dulu segmentasi pasarnya. Kalau dalam ilmu manajemen itu siapa segmentasi pembelinya, siapa pendukung yang akan membeli produknya. Kalau dalam konteks pemasaran politik, siapa yang akan memilihnya. Kalau itu tidak jelas, maka akan kesulitan dalam mengalahkan dan mendapatkan tempat dibandingkan dengan calon yang sudah dua atau tiga kali periode menduduki jabatan di DPRD atau DPR RI,” katanya.
Di samping itu, dalam Pemilu ada beberapa hal yang harus diwaspadai oleh petaha maupun pendatang baru. Beberapa hal yang harus diwaspadai adalah politik uang. Politik uang ini yang membuat politik itu sendiri tidak sehat. Ini perlu jadi perhatian baik bagi petahana maupun pendatang baru.
“Istilahnya uang ini adalah racun bagi demokrasi. Kita harus memberitahu juga pada masyarakat agar menolak hal tersebut. Jika kita terbiasa money politic, artinya usaha yang dilakukan oleh caleg berupa cara-cara kotor seperti itu, maka siapa yang uangnya banyak tentu dia yang akan mendapatkan kursi,” ujarnya.
Oleh karena itu, dikatakannya, jika kebiasaan tersebut tidak dihindari, maka politik di Indonesia akan terus-terusan menjadi politik yang kotor. Akhirnya, selamanya yang akan memimpin adalah pengusaha-pengusaha yang banyak uang. Jika seandainya terjadi, maka tidak akan mendapatkan kebebasan dalam menentukan kebijakan apa yang harus diambil.
“Namanya pengusaha pasti pikirannya bisnis. Pada akhirnya menyiksa masyarakat karena yang dipikirkan adalah keuntungan dan laba bagi dirinya, bukan keuntungan atau manfaat bagi masyarakat,” ucapnya. (h/mg-ipt)
