PASBAR, HARIANHALUAN.ID — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasaman Barat (Pasbar) terus melakukan kolaborasi bersama perusahan yang ada di Pasbar. Kolaborasi guna mempercepat penanggulangan kemiskinan, penurunan stunting, dan penghapusan kemiskinan ekstrem itu dilakukan dengan sejumlah perusahaan yang ada di Kecamatan Kinali, pada Selasa (14/11) di Aula Kantor Camat Kinali.
Sejumlah perusahaan tersebut antara lain, Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit PT Agro Masang Perkasa, Perkebunan PT Laras Inter Nusa dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Andalas Agro Industri, Pabrik Kelapa Sawit PT Gunung Sawit Abadi, Perkebunan PT Primata Mulia Jaya, Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit PT Perkebunan Nusantara VI, Pabrik Kelapa Sawit PT Rimbo Panjang Sumber Makmur, Pabrik Kelapa Sawit PT Saribuah Sawit, Perkebunan PT Perkebunan Anak Nagari Pasaman.
Bupati Pasbar, Hamsuardi menegaskan, pertemuan itu dilakukan sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, penurunan stunting, dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Pemerintah pusat saat ini sangat intens memperhatikan permasalahan tersebut, terutama dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Ia berharap, upaya yang dilakukan ini menjadikan masyarakat Pasbar yang sehat, cerdas dan berakhlak mulia.
“Kepada wali nagari, jorong, dan kita semua yang hadir di sini berupaya agar dapat menjadikan masyarakat yang sehat, cerdas, dan berakhlak mulia. Untuk menjadikan masyarakat yang sehat, pemda berupaya membuat program berobat gratis (UHC), seterusnya menjadikan masyarakan cerdas dengan memberikan reward bagi siswa berprestasi dan upaya menjadikan berakhlak mulia yaitu dengan program Tahfidz Al-Qur’an dan Magrib Mengaji,” katanya.
Hamsuardi juga menyampaikan bahwa kemiskinan masih menjadi salah satu masalah utama di negeri ini dan membutuhkan penanganan secara tepat dan cepat dengan pendekatan yang sistemik, terpadu, dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujukan kehidupan yang bermartabat.
“Upaya dalam percepatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Sehingganya, untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring, dan evaluasi serta efektivitas anggaran,” kata.
Sementara Kepala Bappelitbangda Pasbar, lkhwanri menyampaikan, untuk Kecamatan Kinali di desil 1, terdapat 3 balita stunting yang tinggal pada Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), 5 balita tidak memiliki fasilitas buang air besar, 3 balita tidak memiliki akses terhadap air minum yang layak, 1 balita tidak memiliki sumber penerangan PLN, dan 2 balita masih tinggal bersama orang tua yang memasak menggunakan kayu bakar atau minyak tanah. Sedangkan untuk indikator ibu hamil, terdapat 3 ibu hamil yang tinggal pada RTLH, 3 ibu hamil tidak memiliki fasilitas buang air besar, 2 ibu hamil tidak memiliki akses terhadap air minum yang layak, 3 ibu hamil tidak memiliki sumber penerangan PLN, dan 2 ibu hamil yang memasak menggunakan kayu bakar atau minyak tanah.
“Dengan perkiraan untuk membangun RTLH sebesar Rp20 juta, fasilitas BAB Rp2,5 juta, air minum layak Rp1,3 juta, sambungan listrik Rp477 ribu untuk daya 450 watt, serta alat memasak berupa kompor 2 tunggu, gas 3 kg, dan regulator Rp800 ribu rupiah, maka untuk menyelesaikan seluruh persoalan anak stunting dan ibu hamil membutuhkan anggaran Rp966,65 juta. Beban anggaran yang besar ini tentunya dapat dibagi antara pemerintah daerah, pemerintah nagari, dan juga pelaku usaha,” tutur Ikhwanri. (h/ows)
