PADANG, HARIANHALUAN.ID — Memasuki tahun ketiga kepemimpinan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, dan Wakil Gubernur, Audy Joinaldy, kondisi perekonomian Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) kian menunjukkan capaian menggembirakan. Sejumlah indikator capaian makro ekonomi pembangunan menyatakan laju perekonomian Sumbar sepanjang tahun 2023 lalu cukup stabil bahkan terus bertumbuh seiring kondusifnya iklim investasi serta meningkatnya kualitas layanan publik.
Data capaian makro pembangunan Sumbar 2023 menunjukkan, Pertumbuhan Ekonomi (PE) Sumbar tembus angka 4,79 persen. Persentase pertumbuhan ekonomi ini meningkat signifikan dibandingkan dari PE tahun 2022 lalu sebesar 4,36 persen. Sementara angka inflasi Sumbar yang sempat menyentuh angka 7,43 persen pada tahun 2022 lalu, pada tahun 2023 terlihat juga terlihat berhasil dikendalikan hingga angkanya menjadi 3,14 persen di penghujung tahun.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, mengatakan, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita di Sumbar dalam tiga tahun terakhir (2020-2022) terus menunjukkan tren peningkatan yang stabil. “Pada 2020 tercatat senilai Rp43,82 juta, pada 2021 menjadi Rp45,35 juta, dan pada 2022 mencapai Rp50,59 juta. Tercatat, hampir semua lapangan usaha mengalami peningkatan PDRB pada 2023. Di mana sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi yang tertinggi dengan angka 21,20 persen,” kata Mahyeldi.
Gubernur mengatakan, data itu mengindikasikan perekonomian Sumbar terus tumbuh. Padahal, saat dirinya bersama Wakil Gubernur Audy Joinaldy dilantik, angka PE Sumbar sempat minus “Kini sudah berada pada angka 4,79. Angka ini jauh melampaui target yakni 4,57 persen. Pencapaian ini juga melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebesar 4,6 persen dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebesar 4,76 persen,” ucapnya.
Ia menyatakan, pertumbuhan ekonomi ini merupakan imbas dari kembali bergeliatnya perekonomian masyarakat yang didukung dengan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan Pemprov Sumbar di berbagai sektor yang berdampak langsung kepada masyarakat. Seperti pertanian, pariwisata, industri, UMKM.
Besarnya APBD yang dialokasikan untuk sektor pertanian mencapai 10 persen, dalam pelaksanaan program dan kegiatannya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani. Pada tahun 2023 berdampak tingginya Nilai Tukar Petani (NTP).
