JAKARTA, HARIANHALUAN.ID — Ketua BKSAP (Badan Kerjasama Antar Parlemen) DPR RI Fadli Zon menyerukan parlemen se-Asia untuk mendorong keadilan bagi rakyat Palestina. Hal ini disampaikan dalam pidatonya saat menghadiri Sidang Pleno ke-14 Asian Parliamentary Assembly (APA) atau Sidang Umum Parlemen Asia di Baku, Azerbaijan dengan tema membina kerja sama regional untuk pembangunan berkelanjutan di Asia.
Fadli Zon yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Sidang Pleno tersebut menyampaikan pernyataan di sesi ‘General Debate’ dengan mengutuk keras segala praktik Israel yang telah melanggar hak asasi manusia rakyat Palestina di Gaza dan masih berlanjut sampai saat ini.
Fadli Zon menyatakan bahwa meskipun Mahkamah Internasional (ICJ) telah memerintahkan Israel untuk mencegah segala aksi genosida, korban jiwa di Gaza tetap bertambah. Rafah yang merupakan wilayah yang paling padat penduduknya di dunia juga dibombardir oleh Israel.
“Ini adalah abad ke-21 yang serba modern dan menghadirkan banyak peluang, namun pelanggaran hak asasi manusia di Gaza masih terjadi di depan mata dengan brutal. Apalagi 70 persen dari 29 ribu korban jiwa adalah perempuan dan anak-anak tak berdosa. Situasi di Rafahpun sangat memprihatinkan. Sekitar 1,5 juta orang di sana tak lagi memiliki tempat yang aman untuk mengungsi. Praktik genosida ini harus dihentikan. Perintah dari Mahkamah Internasional kepada Israel harus diimplementasikan secara nyata”, ujar Fadli Zon kemarin.
Lebih lanjut, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra tersebut menyampaikan bahwa praktik Israel tak sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, yang merupakan tema utama pertemuan Parlemen se-Asia di Azerbaijan ini.
“Praktik-praktik tak manusiawi yang dilakukan Israel tidak sejalan dengan Agenda 2030 for Sustainable Development. Rakyat Palestina telah hidup dengan adanya kemiskinan dan perubahan iklim pada contohnya, namun sekarang diperparah oleh kekejaman Israel”, ungkap Fadli.
Fadli mempunyai pandangan bahwa parlemen, termasuk parlemen anggota APA mempunyai peran besar dalam isu kemanusiaan di Gaza dengan secara efektif menggunakan fungsi diplomasi parlemen dan bekerja sama mendukung upaya menghentikan kekejaman Israel.
“Parlemen se-Asia harus menyadari bahwa mengakhiri perubahan iklim dan kemiskinan tersebut juga harus disertai dengan penyelesaian tragedi di Gaza. Parlemen harus melakukan dialog yang bermakna, dengan menjunjung nilai-nilai Asia yang mengedepankan prinsip keselarasan sosial, kolektivisme, dan saling pengertian yang merupakan prasyarat untuk mencapai perdamaian dan stabilitas,” kata Fadli.
Terkait hal tersebut, Fadli menyerukan empat hal penting yang harus diangkat saat berdialog, yaitu mendukung adanya gencatan senjata di Gaza, memastikan akses bantuan kemanusiaan secara penuh, diperluas dan tanpa hambatan bagi warga Palestina, memastikan bahwa perintah Mahkamah Internasional terhadap Israel dilaksanakan secara efektif, dan menyerukan kepada negara-negara terkait untuk segera lanjutkan bantuan dana mereka ke UNRWA.
Selain itu, Ketua BKSAP DPR RI juga menyerukan Komite APA untuk Palestina untuk dioperasionalkan secara efektif. Dalam hal ini, Fadli berpandangan bahwa: “Komite APA terkait Palestina tak boleh melakukan ‘business-as-usual’. Mereka harus menetapkan dan mencapai tujuan yang jelas, memberikan solusi strategis, dan melakukan misi khusus untuk melihat secara langsung keadaan di Palestina”.
Dalam penutupan pernyataannya, Fadli menyampaikan bahwa Indonesia tidak akan diam sampai hak-hak rakyat Palestina terpenuhi, dan mendukung penuh upaya Indonesia yang akan menyampaikan pernyataan lisan di hadapan ICJ terkait konsekuensi hukum pendudukan Israel atas Palestina.
Sebagai tambahan, Sidang Pleno ke-14 Asian Parliamentary Assembly (APA) di Baku, Azerbaijan ini juga turut dihadiri oleh Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Putu Supadma Rudana (Fraksi Partai Demokrat), dan para anggota BKSAP DPR RI, Agustina Wilujeng Pramestuti (Fraksi PDIP), Dr. H. Jazuli Juwaini (Fraksi Partai PKS), Ir. H. Kamrussamad (Fraksi Partai Gerindra), Puteri Anetta Komarudin (Fraksi P-Golkar) dan Vanda Sarundajang (Fraksi PDIP). (h/dj)
