PADANG, HARIANHALUAN.ID — Meskipun Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) mengklaim sudah berjalan sukses, namun DPRD Sumbar justru menilai pengalokasian 10 persen APBD bagi sektor pertanian belum terlalu berdampak siginifikan terhadap kesejahteraan petani.
Anggota dewan menilai berbagai persoalan masih harus mendapat perhatian untuk optimalnya output pelaksaanaan program unggulan (progul) gubernur yang disokong 10 persen APBD Sumbar tiap tahunnya.
Anggota Komisi II DPRD Sumbar, Nurkhalis Dt. Bijo Dirajo mengatakan, keberhasilan pelaksanaan progul kepala daerah pada sektor pertanian akan bisa dilihat dari tingkat kesejahteraan petani atau Nilai Tukar Petani (NTP) yang ada saat ini .
“Dalam hal ini, berdasarkan data-data yang disampaikan Pemprov, rata-rata NTP Sumbar memang sudah berada pada angka di atas 100. Dengan angka tersebut, gambaran umumnya seakan-akan petani Sumbar sudah sejahtera,” katanya kepada Haluan, Senin (29/5).
Akan tetapi, ujarnya, fakta di lapangan masih banyak petani dengan kondisi yang belum sejahtera. Menurut Nurkhalis ini tidak sejalannya angka NTP petani dengan tingkat kesejahteraan petani. Pasalnya, data yang disajikan merupakan NTP secara umum dari berbagai kategori. Di mana di dalamnya ada NTP perkebunan, hortikultura, dan tanaman pangan.
Dari beberapa kategori tersebut, angka yang paling tinggi adalah NTP perkebunan, yakni berada di atas 100. Adapun di sektor perkebunan ini yang berkecimpung di dalamnya kebanyakan adalah pengusaha. Sementara NTP hortikultura yang angkanya juga sudah cukup bagus justru banyak dinikmati oleh pedagang.
