PADANG, HARIANHALUAN.ID– Perbaikan irigasi pertanian menjadi salah satu fokus utama dari Pemprov Sumbar dalam proses penanggulangan galodo Marapi serta beberapa bencana lainnya yang menerjang sejumlah wilayah dalam beberapa waktu terakhir.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi menegaskan, pembenahan irigasi terdampak bencana menjadi salah satu program kerja utama Pemprov Sumbar pada tahun 2024 hingga 2025 mendatang.
“Rentetan bencana sejak Desember 2023 lalu telah merusak banyak sarana irigasi kita. Padahal, sarana ini sangat penting karena menjadi sumber perekonomian Sumbar yang bergerak di sektor pertanian,” katanya.
Kerusakan sarana irigasi di Sumbar, katanya melanjutkan, tidak hanya berdampak pada aktivitas pertanian dan pemenuhan kebutuhan pangan warga Sumbar.
Bahkan, hal ini juga berdampak besar terhadap pemenuhan kebutuhan pangan provinsi tetangga seperti Riau, yang selama ini bergantung pada hasil produk pertanian dari Sumbar.
“Kami juga telah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan anggota DPR RI dari Riau terkait hal ini. Oleh karenanya, pembenahan saluran irigasi menjadi salah satu fokus kerja kami pada tahun ini dan tahun depan,” katanya.
Sebelumnya, ia juga berpesan agar koordinasi lintas sektoral diperkuat supaya proses relokasi ribuan masyarakat terdampak bencana banjir lahar dingin Marapi dapat segera dimulai
“Terkait relokasi warga terdampak bencana di Agam dan Tanah Datar, ada yang relokasi terpadu dan ada yang mandiri. Untuk terpadu di Tanah Datar, lahannya sudah kami siapkan seluas 3,8 hektare di kawasan Balai Benih Induk (BBI) Padang Lawas Rambatan. Untuk di Agam, juga sudah disiapkan oleh Pemkab Agam di Lubuk Basung,” ujarnya.
Mahyeldi berharap agar segala prosedur yang diperlukan untuk memulai pekerjaan dapat disegerakan oleh seluruh pihak terkait, terutama sekali sehubungan dengan dokumen-dokumen yang diperlukan dan harus dilengkapi agar pengerjaan pembangunan rumah segera dimulai.
“Koordinasi pemkab dengan kementerian melalui balai terkait harus diperkuat lagi, sehingga warga tidak menunggu terlalu lama untuk kepastian tempat tinggal mereka. Kami di provinsi juga selalu langsung menindaklanjuti apa yang menjadi kewenangan kami,” ucapnya.
Di samping itu, Mahyeldi juga meminta seluruh pihak ikut mempertimbangkan faktor pendukung ekonomi bagi warga yang akan direlokasi, Terutama sekali bagi masyarakat yang akan direlokasi secara terpadu.
“Sampai pada hal itu harus kita pikirkan. Oleh karena itu, kami berharap proses-proses dalam relokasi ini bisa disegerakan,” ujarnya. (*)
