PADANG, HARIANHALUAN.ID– Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat laju inflasi Sumbar per bulan Juni 2024 menembus angka 4.04 persen Year On Year (YoY). Angka ini membuat Sumbar menjadi provinsi peringkat ke empat dengan laju inflasi tertinggi tingkat Nasional.
Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi menargetkan Laju Inflasi Sumbar harus bisa dikendalikan sehingga minimal sama atau berada di bawah tingkat inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,51 persen pada bulan Juni 2024.
“Data BPS Sumbar bulan Juni 2024 menunjukkan tingkat inflasi provinsi kita sebesar 4,04% (YoY). Tentu kita memerlukan langkah-langkah konkrit dalam pengendaliannya, sehingga inflasi ini bisa dikendalikan ke angka yang sama atau di bawah tingkat inflasi nasional yang tercatat 2,51% pada bulan Juni 2024,” ujar Gubernur Mahyeldi
Menurut Mahyeldi, Kota Padang dan Kota Bukittinggi tetap menjadi daerah mengambil sampel Indeks Harga Konsumen (IHK) di Sumbar.
Ditambah dengan Kabupaten Dharmasraya dan Pasaman Barat yang terindikasi mempengaruhi inflasi di Sumbar. Apalagi, kedua daerah itu merupakan sentra perkebunan sawit, dan bukan merupakan sentra komoditi pangan utama.
“Sebelumnya pada Rakornas Inflasi 29 Juli 2024, disampaikan bahwa ada sepuluh Kabupaten/Kota di Sumbar yang mengalami penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada kondisi minggu keempat Juli 2024 yaitu, Kabupaten Pasaman, Solok, Solok Selatan, Sijunjung, Pesisir Selatan, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Kota Pariaman, Padang Panjang, dan Kota Sawahlunto,” ucap Mahyeldi merincikan.
Mahyeldi melanjutkan, komoditi yang memberikan andil pada penurunan IPH adalah cabe merah, bawang merah, dan daging ayam ras. Namun demikian, empat Kabupaten/Kota yang menjadi sampel perhitungan inflasi di Sumbar tidak termasuk daerah yang mengalami penurunan IPH.
“Kita diminta menyampaikan informasi secara berkala melalui wasinflasi.kemendagri.go.id berupa laporan harian terkait operasi pasar murah, sidak pasar dan distributor, kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam, realisasi belanja tidak terduga, serta dukungan transportasi komoditi utama,” ujarnya lagi.
Selain itu, tegas Mahyeldi, Sumbar juga harus menyikapi prakiraan BMKG tentang musim kemarau yang akan berdampak pada penurunan produksi tanaman pangan.
Kondisi itu perlu diantisipasi dengan melakukan perluasan areal tanam komoditi utama pangan di luar sentra produksi yang terdampak bencana Marapi, pengairan sawah melalui pompanisasi, serta pengawasan terhadap ketersediaan pupuk dan pestisida.
“Langkah-langkah yang perlu kita ambil untuk mengendalikan inflasi antara lain, memperluas areal tanam, mencetak sawah baru, pompanisasi untuk antisipasi kekeringan, memfasilitasi distribusi dan pasokan pangan strategis pemicu inflasi ke daerah yang kekurangan pasokan,” jelasnya
Ia juga menekankan perlunya kerjasama dengan asosiasi pedagang. Disamping mendukung penyaluran beras SPHP, serta mensinergikan kegiatan dekonsentrasi dari Bapanas untuk mendukung kegiatan pengendalian inflasi ini. (*)
