PADANG, HARIANHALUAN.ID — Kerja keras serta perhatian khusus Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) di bawah kepemimpinan Gubernur Mahyeldi Ansharullah terhadap pengembangan potensi sektor pertanian, tanaman pangan, dan hortikultura Sumbar sejak beberapa tahun belakangan terbukti berhasil menggeliatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan daerah.
Berdasarkan hasil penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Sumbar, kebijakan pengalokasian 10 persen APBD bagi sektor pertanian bahkan berhasil menciptakan sejumlah capaian penting. Seperti peningkatan hasil produksi komoditas unggulan serta peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) Sumbar.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menyebut, berdasarkan data BPS Sumbar 2023, sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan bahkan memberikan kontribusi sebesar 21,20 persen bagi Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumbar.
“Kontribusi sektor pertanian bagi pertumbuhan ekonomi terus mengalami peningkatan. Dari 2,18 persen pada tahun 2021 menjadi 3,52 persen pada tahun 2022, dan kembali naik 3,54 persen pada tahun 2023 lalu,” ujar Gubernur Mahyeldi pada forum seminar internasional Agrifood System International Conference yang diselenggarakan di Kota Padang, Kamis (5/9) lalu.
Gubernur Mahyeldi menjelaskan, peningkatan pertumbuhan ekonomi Sumbar ini dipicu peningkatan hasil produksi sejumlah komoditas unggulan pertanian Sumbar yang sejauh ini terpantau meningkat sebesar 11,45 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Sebagai contoh, produksi komoditas padi Sumbar sudah mengalami peningkatan dari 1,37 juta ton gabah kering giling (GKG) pada tahun 2022 menjadi 1,47 juta ton pada tahun 2023. Peningkatan secara drastis ini hanya terjadi di lima provinsi di Indonesia termasuk Sumbar. Sementara di provinsi lain, mengalami tren penurunan.
“Produksi cabai dan bawang juga mengalami peningkatan rata-rata 10,2 persen pada tahun 2023, jika dibandingkan dengan produksi tahun 2022. Peningkatan produksi pertanian tersebut tentunya mendorong peningkatan pendapatan petani,” ujarnya.
Data BPS Sumbar mencatat, terjadi peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) yang cukup signifikan di Sumbar. Pada tahun 2024 saja, NTP pada bulan Januari rata-rata mencapai 116,49 atau lebih tinggi dari rata-rata NTP pada tahun 2023 sebesar 110,78.
Peningkatan luar biasa terjadi pada NTP pada bulan Juni 2024 yang sudah mencapai rata-rata 125,33. Sementara dari segi pendapatan petani, survei yang dilakukan Balitbang Sumbar dengan Fakultas Pertanian Unand menyatakan, pendapatan petani tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan meningkat 14,22 persen dibandingkan tahun 2022.
“Capaian pembangunan sektor pertanian merupakan implikasi kebijakan pembangunan pertanian yang dijalankan seusai RPJMD, di mana sektor pertanian mendapatkan perhatian serius dengan alokasi anggaran sebesar 10 persen dari total APBD Sumbar,” ucap Gubernur Mahyeldi.
Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Hortikultura Sumbar, Febrina Tri Susila didampingi Sekretaris, Ferdinal Asmin menambahkan, Pemprov Sumbar mengusung program unggulan (progul) Sumbar Sejahtera untuk mendukung kebijakan pembangunan pertanian di Sumbar.
Progul Sumbar Sejahtera dilaksanakan dengan serangkaian program dan kegiatan, seperti penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian, perikanan, dan kehutanan seperti benih, pupuk, irigasi, dan lain-lain.
“Kita juga melakukan modernisasi dan hilirisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan, seperti penyediaan alat dan mesin prapanen dan pascapanen, pengolahan hasil, dan lain-lain,” ujarnya.
Di samping itu, pihaknya juga menggencarkan program perlindungan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) atau hama dan penyakit, serta bentuk-bentuk lainnya yang mengancam produksi pertanian, perikanan, dan kehutanan, seperti gerakan pengendalian OPT dan gerakan penanganan dampak perubahan iklim.
“Kita juga melakukan pengembangan kelembagaan petani di sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan, utamanya dalam peningkatan kapasitas SDM, penguatan peran petani dan penyuluh, membangun kemitraan usaha, dan lain sebagainya,” katanya.
Ia menegaskan, untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang sejalan dengan konsep pertanian berkelanjutan, pengembangan pertanian memerlukan inovasi serta dukungan kebijakan berbasis pengetahuan dan teknologi.
“Pemprov Sumbar juga terus berupaya menerapkan good agricultural practices (GAPs), dengan menerapkan teknik budidaya tanaman pertanian yang efektif dan efisien, termasuk pengembangan produk-produk organik, budidaya tanpa olah tanah dan penggunaan mulsa jerami, dan lain sebagainya,” katanya.
Di samping itu, Distanhorbun Sumbar juga telah membentuk Lembaga Sertifikasi Organik (LSO) untuk memfasilitasi pengembangan produk pertanian maupun perkebunan organik Sumbar.
Langkah itu diiringi dengan penetapan Kawasan Sentra Pertanian yang terkonsentrasi dan berskala ekonomi, yang mampu menggerakkan pembangunan ekonomi di daerah serta sejalan dengan perlindungan ekosistem usaha dan ekologis.
“Kemudian pengembangan sekolah lapang pertanian rendah emisi, seperti sekolah lapang iklim, sekolah lapang pertanian organik, dan sekolah lapang pengendalian hama, dan penyakit. Selanjutnya, penerapan smart farming, seperti pembangunan smart screen house untuk produk sayuran, dan penerapan teknik robotik untuk pembibitan kentang,” katanya.
Seluruh daya dan upaya yang telah dilakukan dalam rangka memaksimalkan potensi sektor pertanian itu merupakan perwujudan dari kepedulian Pemprov Sumbar untuk mengedepankan ketahanan dan kemandirian pangan, termasuk dalam inisiatif pertanian regeneratif.
“Kami berharap inisiatif-inisiatif yang sudah dilakukan di Sumbar sejauh ini terus mendapatkan masukan dan saran dari para pakar bagi perbaikan dan kemajuan pertanian Sumbar yang lebih baik,” tuturnya. (*)
