BUKITITNGGI, HARIANHALUAN.ID– Pemko Bukittinggi terus berupaya menyusun langkah strategis dalam upaya menurunkan angka prevelensi stunting.
Berdasarkan data dari elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), prevalensi stunting Kota Bukittinggi berada diangka 10,3 persen.
Angka tersebut berada di bawah target nasional, karena sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), prevalensi stunting di 2024 bisa turun hingga 14 persen.
“Data per Agustus 2024, angka prevalensi stunting Bukittinggi berada pada 10,3 persen. Angka tersebut sesuai dengan target RPJMN yaitu di bawah 14 persen,” kata Pjs Wali Kota Bukittinggi Hani Syopiar Rustam saat memimpin rapat koordinasi stunting di Bukittinggi Command Center, Jumat (11/10).
Rapat koordinasi diikuti oleh Asisten I Setdako, Bapelitbang, Dinas Kesehatan, Dinas P3APPKB, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta stakeholder terkait lainnya.
Hani Syopiar Rustam mengatakan, pemerintah daerah terus berupaya untuk menurunkan angka stunting di Bukittinggi. Pencegahan stunting harus menjadi prioritas bersama dalam bidang kesehatan masyarakat.
Menurutnya, hingga saat ini telah dilakukan berbagai upaya untuk menurunkan prevalensi stunting di Bukittinggi, seperti pemberian imunisasi dan pemberian makanan tambahan pada ibu hamil dan balita.
Kemudian monitoring pertumbuhan balita di posyandu pada sasaran 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Hal ini penting, karena pencegahan stunting pada 1000 HPK sangat diperlukan.
Hani Syopiar Rustam juga meminta adanya koordinasi antara Dinas Kesehatan, Dinas P3APPKB serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyusun strategi yang bijak agar upaya pencegahan stunting dapat dilakukan dengan maksimal.
“Perlu bersama turun ke sekolah untuk lakukan imunisasi. Silahkan konsolidasi antara dinas terkait. Minggu depan harus ada action. Jangan sampai masa depan anak anak kita terganggu dengan masalah kesehatannya,” ujar Hani.
Pjs Wali Kota juga meminta Dinas Kesehatan untuk mendampingi pihak ketiga dalam setiap proses penimbangan anak. Karena harus ada cross check ulang terkait data untuk kementerian.
“Harus ada data yang konkrit terhadap persoalan stunting dan bagaimana upaya penurunan angka prevalensinya,” ucap Hani Syopiar Rustam.
Kepala Dinas Kesehatan Bukittinggi Linda Faroza menyampaikan, Pemko Bukittinggi melalui Dinas Kesehatan telah melaksanakan intervensi serentak pencegahan stunting di Bukittinggi.
Intervensi serentak ini merupakan gerakan aksi bersama pencegahan stunting melalui pendataan, penimbangan, pengukuran, verifikasi dan edukasi bagi ibu hamil, ibu yang memiliki balita, serta calon pengantin.
“Dalam pelaksanaannya melibatkan semua unsur, mulai dari organisasi perangkat daerah, kader kesehatan dan posyandu serta masyarakat. Pelaksanaan kegiatan intervensi serentak diinput 100 persen kedalam aplikasi e-PPGBM,” ujar Linda Faroza. (*)
