PADANG PANJANG, HARIANHALUAN.ID— Masing-masing pasangan calon (paslon) wali kota dan wakil wali kota wajib menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) paling lambat Minggu (24/11/2024) pekan depan pukul 23:59 WIB melalui web Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka).
Hal ini mengemuka pada Rapat Koordinasi Penyampaian LPPDK serta Laporan Audit Dana Kampanye, Sabtu (16/11/2024), di Hotel Rangkayo Basa. Rapat ini dihadiri perwakilan paslon dan undangan lainnya.
Komisioner KPU Divisi Data dan Informasi, Armen, mengatakan, penyampaian LPPDK ini merupakan bagian dari keterbukaan informasi yang disyaratkan pada Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2024.
“Paslon tidak menyampaikan LPPDK kepada KPU dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya sebagai wali kota terpilih sampai mereka menyampaikan LPPDK,” katanya.
Komisioner KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM Masnaidi B, menambahkan, penyampaian LPPDK memiliki arti penting sebagai pertanggungjawaban agar bisa diakses berbagai pihak.
Di samping itu, Masnaidi menyampaikan terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang berakhir hingga 23 November pukul 23:59 WIB. APK yang dipasang KPU bakal dilakukan pembersihan oleh pihak KPU.
“Bagi relawan masing-masing paslon, KPU juga meminta melakukan pembersihan APK paslon mereka pada tanggal itu,” imbaunya.
