Wali Nagari Mungka Kecamatan Mungka, Epi Adri, SKM, M.Kes mengatakan, “Besok kami bersama Perwanaliko mengusulkan kepada Bupati terpilih nanti agar Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah yang gila, gila bekerja, gila peduli kesehatan dan gila peduli masyarakat sehingga bisa mencari anggaran dan bantuan dari luar dana desa seperti halnya dana provinsi bahkan anggaran pusat, jadi peralatan yang direncanakan pembelian alat canggih oleh kabupaten tidak terlalu dibutuhkan, bisa dialihkan ke pembiayaan lainnya,” katanya.
Dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Bapelitbang) juga hadir memberikan materi Peran Lintas Sektor Dalam Peningkatan Cakupan ke Posyandu, yang disampaikan oleh Flora Prima Syntha , M.Si, M.Sc sebagai kepala bidang SDM, sosial Budaya dan Pemerintahan.
Ia menyebutkan. penyebab kenapa cakupan layanan Posyandu rendah di Kabupaten Lima Puluh Kota yang mana para orang tua hanya rajin membawa balita ke posyandu hanya pada waktu jadwal imunisasi. Setelah jadwal imunisasi balitanya lengkap, para orang tua cenderung untuk meninggalkan posyandu dan tidak menganggap penimbangan di posyandu itu tidak perlu, juga kurangnya pengetahuan ibu tentang pentingnya posyandu.
“Sikap para ibu yang kurang peduli terhadap kesehatan anaknya, juga yang berpengaruh yaitu jarak tempat tinggal dengan lokasi posyandu yang jauh, kurangnya transportasi pada hari posyandu dan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan posyandu kepada masyarakat, karena pemahaman masyarakat yang masih takut, khawatir anaknya bermasalah setelah imunisasi,” katanya.
“Kita juga perlu bekerjasama dalam hal menyampaikan informasi kepada masyarakat. Diharapkan juga di setiap posyandu agar berinovasi menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan anak -anak, kita juga harus menyadari masih banyak tingkat pendidikan ibu dan orang tua, begitu juga kesadaran Masyarakat yang kurang bahwa posyandu merupakan Upaya Kegiatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang berarti kegiatan tersebut dari, untuk dan oleh Masyarakat itu sendiri,” ujarnya.
Di akhir dari Sosialisasi dan edukasi, Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota dan peserta yang hadir berkomitmen, seperti Dinas Kesehatan membina dan mengontrol setiap posyandu di nagari agar mempunyai sarana dan prasarana lengkap, perlu pembinaan pemberian informasi ke orang tua anak agar ke Posyandu, peningkatan honor para kader, Lembaga belum memiliki regulasi resmi, pembayaran honor kader juga belum ada regulasi resmi, juga wali nagari perlu pembekalan terhadap kebijakan terkait posyandu ini. (*)
