“Gini Ratio Sumbar masuk tiga terbaik, terendah di Indonesia tahun 2023. Artinya, pertumbuhan ekonomi kita yang tidak terlalu tinggi, tetapi kesejahteraan masyarakat meningkat. Itu membuktikan kepada kita bahwa di luar pemerintah, peran perantau sangat besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Selain angka Gini Ratio yang relatif rendah, menurut Mahyeldi, jumlah penduduk miskin Sumbar saat ini hanya tersisa sebanyak 4,9 persen. Berada di bawah rata-rata nasional. Hal ini juga tidak terlepas dari bantuan perantau.
“Perantau kita banyak yang sukses, jika kita hitung jumlah penduduk miskin di Sumbar 4,9 persen, di bawah nasional. Akan tetapi, dari perantau kita langsung memberikan bantuan seperti membangun masjid, beasiswa, dan sebagainya,” kata Mahyeldi.
Dengan situasi itu, Mahyeldi meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu tegak lurus dengan kesejahteraan. Namun demikian, ia memastikan akan ada langkah-langkah optimalisasi pendapatan dalam rangka menyikapi pemberlakuan kebijakan opsen pajak pada tanggal 5 Januari 2025 nanti. “Untuk optimalisasi pendapatan pasti akan dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang ada,” ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy juga menegaskan perlunya penerapan teknologi informasi (IT) dalam merespons pemberlakukan kebijakan opsen pajak. Langkah itu menjadi suatu keharusan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah.
“Dengan sistem informasi yang terintegrasi dan berbasis digital, proses pemungutan pajak lebih efisien, transparan, dan mudah diakses masyarakat,” ucap Audy saat kegiatan Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah dan Sinergi Pemungutan Opsen Pajak Daerah serta Pemberian Penghargaan kepada OPD Pemprov Sumbar Taat Pajak dan Rapat Pembahasan Rencana Kerja Opsen Pajak Daerah, Rabu (20/11) silam.
